Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Anhar menyampaikan kritik tajam terhadap arah pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Menurutnya, masih banyak persoalan mendasar masyarakat yang belum tersentuh, salah satunya soal ketersediaan layanan air bersih.
Anhar menyayangkan meski anggaran daerah terus meningkat, sebagian wilayah di Samarinda seperti Kelurahan Bukuan di Kecamatan Palaran masih belum menikmati akses air PDAM.
“Sudah bertahun-tahun Bukuan tidak pernah merasakan aliran air dari PDAM. Ini fakta yang sangat ironis untuk kota dengan anggaran tahunan yang mencapai triliunan,” ungkapnya.
Ia menyebut, jangkauan pelayanan PDAM di wilayah Palaran sangat terbatas. Sementara warga di Bukuan harus mengandalkan sumber air alternatif yang tidak selalu layak dikonsumsi.
Padahal, air bersih adalah kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.
Terkait adanya dalih dari pihak PDAM mengenai keterbatasan wilayah pelayanan, Anhar menilai hal itu tak bisa dijadikan pembenaran.
Menurutnya, berbagai kendala administratif seharusnya tidak menghalangi pemerintah untuk menghadirkan hak dasar bagi warganya.
“Jangan jadikan aturan sebagai alasan untuk membiarkan warga hidup tanpa akses air bersih,” katanya.
“Apalagi dulu ada tokoh masyarakat seperti almarhumah Ibu Neli yang secara swadaya membantu suplai air bagi warga. Pemerintah seharusnya mencontoh inisiatif-inisiatif seperti itu,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, keluhan soal air bersih hampir selalu muncul dalam setiap masa resesnya.
Ia mengaku banyak warga yang mengeluhkan pembangunan yang terlihat megah, namun tidak menyentuh kebutuhan sehari-hari.
“Ada keluhan, untuk apa dibangun proyek besar seperti terowongan bernilai ratusan miliar, kalau untuk minum dan mandi saja warga masih kesulitan air? Ini jadi pertanyaan besar dari masyarakat,” tambahnya.
Anhar mendesak agar Pemkot Samarinda mulai mengevaluasi orientasi kebijakannya dan lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan adalah terpenuhinya kebutuhan paling mendasar masyarakat bukan semata-mata besarnya nilai proyek.
“Kalau soal air bersih saja belum bisa diselesaikan, maka arah pembangunan kita memang layak dikoreksi. Negara dan pemerintah punya kewajiban penuh menjamin hak dasar ini,” pungkasnya.
