Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim), Sarkowi V Zahri, menyoroti indikasi maraknya praktik prostitusi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah sekitarnya.
Ia menegaskan perlunya penanganan serius dan terstruktur agar persoalan ini tidak berkembang menjadi ancaman sosial yang lebih besar di masa mendatang.
Dalam keterangannya usai rapat di Gedung DPRD Kaltim pada Senin, 21 Juli 2025, Sarkowi menyampaikan bahwa pembangunan IKN Nusantara sebagai kawasan strategis nasional membawa konsekuensi sosial yang tidak bisa diabaikan.
Menurutnya, geliat pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk juga berpotensi memunculkan praktik-praktik menyimpang, salah satunya prostitusi.
“Ini bukan hanya masalah moral, tapi sudah mengarah pada indikasi perdagangan orang. Saya mendapatkan laporan bahwa praktik ini bukan hanya terjadi di dalam kawasan IKN, tetapi juga mulai menyebar ke daerah-daerah penyangga di sekitarnya,” ujarnya.
Ia menilai bahwa persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Sebab, keduanya memiliki kewenangan dan instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan langkah-langkah preventif dan kuratif secara terpadu.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pendekatan preventif harus ditempuh melalui jalur edukatif.
Ia mendorong adanya pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat lokal, khususnya yang berada di kawasan perbatasan langsung dengan proyek IKN.
Tujuannya agar masyarakat tidak tergoda atau terlibat dalam praktik prostitusi, baik sebagai pelaku maupun pengguna jasa.
“Kalau ini dibiarkan, kawasan yang seharusnya jadi simbol kemajuan bangsa justru akan ternoda. Jangan sampai karena minim pengawasan, IKN berubah jadi pasar liar bagi praktik-praktik menyimpang,” tegasnya.
Di sisi lain, pendekatan kuratif juga penting untuk segera diimplementasikan.
Sarkowi menyoroti pentingnya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku perdagangan orang dan praktik prostitusi, disertai dengan peningkatan patroli serta razia rutin di titik-titik yang rawan terjadi pelanggaran.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual, terutama perempuan dari luar daerah yang datang ke Kalimantan Timur dengan harapan memperoleh pekerjaan layak, namun malah diarahkan menjadi pekerja seks komersial.
“Mereka ini rentan. Tidak punya akses hukum, tidak punya keluarga, dan tidak mengenal lingkungannya. Dalam kondisi seperti itu, mereka bisa dengan mudah dipaksa atau bahkan terpaksa menyerah karena tidak ada pilihan,” ungkapnya prihatin.
Dia menyebut adanya pola yang mengarah pada perdagangan manusia, di mana oknum tertentu menjebak perempuan dengan iming-iming pekerjaan layak, padahal ujungnya diarahkan untuk menjadi bagian dari jaringan prostitusi.
Melalui pernyataannya, ia mendorong adanya kesadaran kolektif dari semua pihak untuk menjaga marwah pembangunan IKN.
Menurutnya, keberhasilan membangun IKN tidak hanya dilihat dari infrastruktur dan arsitektur modern, tetapi juga dari kualitas kehidupan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Kalau kita mau membangun peradaban baru, maka nilai-nilai luhur bangsa juga harus dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta ketegasan terhadap pelanggaran moral dan hukum, harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
