Samarinda, infosatu.co – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur (Dispora Kaltim), Muhammad Faisal mulai menyusun langkah setelah efisiensi anggaran dikisar mencapai 60%, salah satunya dengan menerapkan “sistem tiering” pada Cabang Olahraga (Cabor).
Untuk diketahui, Tiering adalah proses pengelompokan atau pengkategorian sesuatu ke dalam beberapa tingkatan (tier) berdasarkan kriteria tertentu.
Pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) serta penyesuaian anggaran diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan dana operasional maupun dana pembinaan atlet di masa mendatang.
Faisal menambahkan bahwa penurunan anggaran ini akan terasa berat bagi banyak pihak, terutama dinas-dinas yang memiliki program kerja luas.
Namun, efisiensi ini dipandang sebagai sebuah tantangan untuk merubah strategi kerja menjadi lebih efektif dan efisien.
“Dampaknya pasti banyak. Karena ini masih berproses ya tetapi rata-rata ya 50-60% hilang. Ini kita jadikan tantangan dengan melakukan perubahan strategi, mindset bagaimana dengan cara efektif efisien bisa menghasilkan prestasi yang baik walau terasa impossible,” ujarnya.
Sebagai konsekuensi dari pemotongan anggaran, Dispora bersama KONI akan merombak total sistem distribusi dana ke Cabor.
Tidak akan ada lagi sistem bagi rata, melainkan sistem peringkat atau tiering yang didasarkan pada prestasi nyata masing-masing Cabor.
Sistem peringkat dilakukan dari Cabor yang telah menghasilkan medali, bisa dan berpotensi menghasikan bahkan pada level pembinaan.
Hal ini dilakukan agar anggaran yang terbatas dapat menghasilkan output prestasi/medali yang maksimal.
“Karena efisiensi, maka di KONI tidak bisa lagi pukul rata pembagian anggaran ke cabor-cabor. Kita harus membuat strata tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 ini yang bisa menghasilkan medali dan terbukti menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan tapi dikasih anggaran gede? Pasti ada yang teriak ini dan itu tapi apa boleh buat,” jelasnya.
Selain kegiatan olahraga, Dispora Kaltim juga memastikan bahwa pada tahun 2026, fokus kegiatan akan dialokasikan untuk menyukseskan visi misi utama Gubernur, yakni Gratispol dan Jospol.
Serta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar pelayanan publik tidak terganggu hingga mengejar indikator utama masing-masing dinas.
