Samarinda, infosatu.co – Isu bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ke kabupaten/kota yang disebut-sebut akan kosong pada 2027 menuai sorotan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak benar-benar terjadi karena berpotensi melemahkan daerah.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang menurun masih bisa dipahami. Namun, mengosongkan bantuan sama sekali dinilai tidak tepat, mengingat kabupaten/kota merupakan penopang utama kekuatan provinsi.
“Kami bisa memahami keadaan pemerintah provinsi, tapi saya mohon dan sarankan janganlah kosong sama sekali,” ujarnya, Senin, 30 Maret 2026 di Kantor DPRD Samarinda.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada Samarinda, tetapi juga seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Dalam struktur anggaran, ia menyebut, terdapat skema belanja transfer yang memang diperuntukkan bagi daerah.
Selain itu, ia juga menyinggung tanggung jawab anggota DPRD provinsi dari masing-masing daerah pemilihan (dapil), termasuk Samarinda, yang memiliki kewajiban terhadap konstituennya.
“Kalau turun, wajar. Tapi sedapat mungkin jangan dikosongkan,” katanya.
Andi Harun menekankan, kemajuan provinsi tidak bisa dilepaskan dari kondisi kabupaten/kota. Jika daerah berkembang, maka provinsi secara otomatis ikut tumbuh.
“Saya masih menganggap itu rumor, karena saya tidak yakin Pak Gubernur punya pikiran akan mengosongkan,” ucapnya.
Ia bahkan menyebut, dalam komunikasi terakhir, Gubernur menyatakan komitmennya untuk tetap membantu pembangunan Samarinda.
Menurut Andi Harun, Gubernur juga mendorong agar Samarinda belajar dari daerah lain yang dinilai berhasil, seperti Pontianak dalam penataan sungai, hingga membuka peluang studi ke luar negeri seperti Kuching.
Ia pun mengaku percaya komitmen tersebut akan direalisasikan. “Saya percaya kalau Pak Gubernur sudah menyatakan itu, beliau akan tepati,” tutupnya.
