Jakarta, infosatu.co – Memperingati 27 tahun Reformasi 1998 pada Rabu, 21 Mei, para aktivis dari berbagai generasi akan menggelar sarasehan dengan tema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi”.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan politik dan ekonomi pasca-reformasi serta menyoroti isu-isu ekonomi yang masih relevan hingga kini.
Dalam sarasehan tersebut, para aktivis mengungkapkan bahwa meskipun telah melalui perjalanan panjang, tuntutan yang pernah disuarakan pada 1998, seperti penurunan harga, tetap relevan hingga saat ini.
Para aktivis menyatakan bahwa perekonomian Indonesia masih menghadapi kendala, termasuk dominasi ekonomi liberal yang memungkinkan terjadinya praktik mafia dalam pengelolaan ekonomi.
Khalid Zabidi, seorang aktivis 98 dari ITB, menegaskan bahwa meskipun sudah 27 tahun berlalu, tuntutan untuk menurunkan harga masih belum dapat tercapai secara maksimal.
Ia menyebutkan bahwa pengaruh liberalisasi pasar yang berlarut-larut justru membuka peluang bagi segelintir pihak untuk menguasai perekonomian negara.
“Pada 1998, kami menuntut ‘turunkan harga’, dan meski sudah lama berlalu, tuntutan itu masih sangat relevan. Liberalisasi pasar telah membuka jalan bagi dominasi mafia ekonomi yang mengakar,” ujar Khalid yang juga berperan sebagai fasilitator dalam sarasehan tersebut.
Dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden pada Oktober 2024, sejumlah kebijakan baru telah diperkenalkan dengan tujuan untuk mengembalikan perekonomian Indonesia ke arah ekonomi konstitusional.
Salah satu langkah utama adalah penguatan kontrol negara atas sektor-sektor ekonomi strategis, guna memastikan pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan segelintir orang.
“Kita perlu mengawal agenda ekonomi yang dibawa oleh Presiden Prabowo. Mengembalikan ekonomi nasional sesuai dengan konstitusi, di mana negara memiliki kontrol atas kekayaan bangsa untuk kepentingan rakyat, bukan untuk segelintir pihak atau mengalir keluar negeri,” tambah Khalid Zabidi.
Menurutnya, penerapan demokrasi ekonomi yang berfokus pada penguasaan negara atas sumber daya strategis menjadi kunci untuk mengubah arah perekonomian Indonesia, agar lebih berpihak kepada kepentingan bersama dan tidak hanya untuk segelintir kalangan.
