Samarinda, infosatu.co – Rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 21 April 2026 di Kalimantan Timur (Kaltim) kian terkonsolidasi.
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur memastikan ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, akan turun menyuarakan tuntutan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah.
Koordinator Lapangan Aliansi, Erly Sopiansyah, mengatakan konsolidasi gerakan telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir melalui pembentukan sejumlah pos komando (posko) perjuangan.
Ia menyebut hingga kini sedikitnya dua posko utama telah dibentuk, masing-masing di kawasan Jalan S. Parman dan Simpang Lembuswana, Samarinda.
“Ini bagian dari konsolidasi. Kami membuka posko untuk menggalang kekuatan dan menyatukan gerakan masyarakat menjelang aksi 21 April,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu, 11 April 2026.
Menurut Erly, aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak berpihak kepada publik.
Ia menilai terdapat kecenderungan praktik nepotisme dalam pengambilan kebijakan di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kami melihat ada kecenderungan praktik nepotisme. Padahal kekuasaan itu milik masyarakat, bukan milik satu kelompok atau keluarga,” tegasnya.
Selain itu, aliansi juga menyoroti kinerja pemerintah daerah yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran sebagaimana arahan pemerintah pusat.
Beberapa kebijakan disebut memicu polemik di tengah masyarakat dan menjadi perhatian luas.
Dalam rencana aksi nanti, massa dijadwalkan bergerak menuju dua titik utama, yakni Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur.
“Kami akan berkumpul di DPRD dan Gubernur. Harapannya ada sikap resmi dari DPRD atas tuntutan yang kami sampaikan,” katanya.
Selain aksi di lapangan, Aliansi juga menyiapkan langkah formal dengan menyurati pemerintah pusat.
Surat tersebut ditujukan kepada Presiden dengan permintaan agar lembaga penegak hukum seperti KPK dan kejaksaan turut menindaklanjuti berbagai dugaan yang disuarakan.
Erly mengklaim hingga saat ini sedikitnya 44 organisasi telah menyatakan bergabung dalam aliansi tersebut.
Jumlah massa yang akan turun diperkirakan mencapai lebih dari 4.000 orang dan masih berpotensi bertambah hingga hari pelaksanaan.
Menanggapi isu yang mengaitkan gerakan tersebut dengan dinamika politik pasca Pemilihan Kepala Daerah 2024, Erly membantah keras anggapan tersebut.
Ia menegaskan aksi yang digagas merupakan bentuk keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
“Pilkada sudah selesai. Ini bukan soal kubu menang atau kalah, tapi soal kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang ada,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut sebagian peserta aksi berasal dari kelompok yang sebelumnya mendukung pemerintah, namun kini merasa kecewa terhadap sejumlah kebijakan yang diambil.
Dengan eskalasi konsolidasi yang terus berlangsung, aliansi memastikan aksi 21 April akan menjadi momentum penting untuk menyuarakan tuntutan masyarakat secara terbuka kepada pemerintah daerah.
“Ini suara masyarakat. Kami ingin pemerintah mendengar dan merespons secara serius,” pungkas Erly.
