Samarinda, infosatu.co – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menilai bahwa penyelenggaraan event dalam upaya pengembangan sektor pariwisata di wilayah provinsi itu belum merata.
Indikatornya, kolaborasi antara Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi (pemprov) Kaltim, dengan pemerintah kabupaten/kota di Benua Etam tidak berlangsung maksimal.
“Tidak ada pemetaan event di seluruh kabupaten/kota secara jelas. Saya mau tanya apa event Mahulu, Berau dan Kutai Timur (Kutim) tahun 2024?,” katanya dalam Coffee Moring bersama awak media di Gedung Odah Bebaya, Selasa (27/2/2924).
“Saya saja sebagai PJ Gubernur tidak tahu, apalagi masyarakat. Ini yang menjadi persoalan,” lanjutnya.
Ia menilai bahwa Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota harus melakukan pendekatan parsial guna mendorong pembangunan pariwisata di Benua Etam.
“Maksud saya pendekatan-pendekatan parsial antara pemprov dan pemkot/pemkab ini harus berjalan. Karena kalau sendiri sendiri itu, adalah kesalahan besar dalam mengolah pekerjaan,”ujar Akmal.
“Tidak bisa sesama eksekutor. Pemprov dan pemkot/pemkab sama-sama eksekutor, desa, wilayah dan rakyat juga sama. Yang paling penting ialah harus kolaborasi,” sambungnya.
Dengan demikian, kinerja dalam pengembangan pariwisata pada masing-masing tingkatan pemerintahan belum berkolaborasi.
“Akibat uang yang ada di provinsi sedikit, uang pemkot/pemkab sedikit akhirnya ngalir gak jelas. Sudah tahu sedikit tapi jalan sendiri-sendiri. Ya udah tidak jadi “daging”. Ini yang menurut saya butuh konsentrasi birokrasi. Harus berkolaborasi,” terangnya.
