Samarinda, infosatu.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agusriansyah Ridwan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi memandang ringan persoalan pendidikan di Kutai Timur.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi dari Pergerakan Mahasiswa Kaliorang Kutai Timur (PMKKT) di ruang Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Senin, 7 Juli 2025.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, para mahasiswa menyoroti buruknya kondisi pendidikan di daerah mereka.
Data resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 10 Maret 2025 menunjukkan bahwa Kutai Timur mencatat angka anak tidak sekolah tertinggi di antara kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur, termasuk Kutai Kartanegara dan Samarinda.
Ketua PMKKT, Irbhani, memaparkan angka-angka yang menunjukkan keterpurukan pendidikan di Kutai Timur.
Ia mengungkapkan bahwa ada 9.945 anak di daerah tersebut yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Selain itu, 1.996 anak terpaksa putus sekolah dan 1.470 lainnya tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya meskipun telah lulus dari jenjang sebelumnya.
“Kutai Timur menempati posisi teratas, mengalahkan Kutai Kartanegara dan Samarinda dalam hal angka anak tidak sekolah,” kata Irbhani.
Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan dua daerah lainnya.
Di Kutai Kartanegara, tercatat 5.523 anak belum bersekolah, 2.945 anak putus sekolah, dan 3.627 anak tidak melanjutkan pendidikan.
Sementara di Samarinda, angkanya mencapai 4.221 anak belum sekolah, 2.076 anak putus sekolah, dan 2.079 anak tidak melanjutkan pendidikan.
Melihat kenyataan tersebut, Irbhani menyebut telah terjadi ketimpangan akses pendidikan yang mencolok, khususnya di wilayah-wilayah yang tergolong terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
Ia menganggap masalah ini tidak boleh terus dibiarkan dan menuntut intervensi cepat dari pemerintah provinsi maupun kabupaten.
Agusriansyah Ridwan, yang juga sebagai anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menyambut baik aspirasi dan data yang disampaikan PMKKT.
Ia mengaku prihatin dengan angka-angka tersebut dan menilai bahwa akar persoalannya terletak pada lemahnya sistem pendataan dan kurangnya kehadiran negara di daerah-daerah pinggiran.
“Mudah-mudahan ke depan Pemkab Kutim punya data sendiri. Ketika BPS merilis data misalnya, daerah juga harus punya pembanding agar publik bisa menilai mana yang paling valid,” tutur Agusriansyah.
Ia menekankan pentingnya kemandirian data daerah agar pemerintah tidak terus bergantung pada data pusat yang kadang tidak menggambarkan realitas lokal secara utuh.
Menurutnya, validitas data sangat penting dalam perumusan kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan.
Lebih lanjut, Agusriansyah mendorong adanya penelitian mendalam untuk mengetahui sebab musabab tingginya angka anak tidak sekolah di Kutai Timur.
Ia menduga salah satu faktor yang turut menyumbang angka tersebut adalah tekanan ekonomi yang membuat anak-anak usia sekolah terpaksa bekerja.
“Ini bisa menjadi objek penelitian. Apakah karena sekolah yang tidak tersedia atau jaraknya jauh, sehingga anak-anak menjadi enggan melanjutkan pendidikan,” sebutnya.
Ia juga menyinggung soal kemungkinan banyaknya warga Kutai Timur yang belum memiliki identitas kependudukan resmi.
Hal ini, menurutnya, dapat menyebabkan mereka tidak tercatat secara administratif, termasuk dalam data pendidikan.
Agusriansyah menggarisbawahi bahwa keadilan dalam pendidikan adalah bagian dari hak dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara.
Ia menyebut pentingnya pendekatan-pendekatan alternatif seperti Sekolah Garuda, yang menggabungkan kualitas pendidikan dengan adaptasi terhadap tantangan geografis dan sosial.
“Jangan sampai kita bilang sekolah gratis, tapi ongkos menuju sekolah justru lebih mahal. Pemerintah harus hadir menyelesaikan hambatan geografis dan sosial ini,” kata Agusriansyah.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mengusulkan agar sistem pendidikan daerah mampu menyerap konteks lokal.
Pendidikan, menurutnya, tidak semata mengejar ijazah, melainkan juga harus mampu mencetak lulusan yang memiliki keterampilan relevan dengan potensi daerah.
Dengan sistem yang terintegrasi antara kurikulum nasional dan kebutuhan lokal, Agusriansyah meyakini pendidikan dapat menjadi kekuatan transformasional yang membebaskan masyarakat dari ketertinggalan struktural.
Audiensi itu ditutup dengan komitmen dari pihak DPRD untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reformasi kebijakan pendidikan dan menyusun intervensi yang konkret serta menyeluruh.
Sementara itu, PMKKT berharap, suara mereka tidak berhenti di ruang pertemuan, tetapi menjadi pemantik perubahan di tanah asal mereka.
