Samarinda,Infosatu-Kritik kembali dilontarkan anggota parlemen Karang Paci kepada Gubernur Kaltim H Isran Noor. Termasuk kritik dari anggota Fraksi Partai Gerindra Agus Suwandi. Gerindra sendiri merupakan salah satu partai pengusung Isran-Hadi pada Pilgub 2019 lalu.
“Sebenarnya saya juga pengen Pak Gubernur hadir di sini. Rindu juga kita dengan beliau,” canda Agus Suwandi membuka interupsinya dalam rapat paripurna yang dihadiri Plt Sekda Kaltim H Riza Indra Riadi, belum lama ini.
Menurut Agus Suwandi, kepemimpinan Isran-Hadi sudah berjalan sekitar 3,5 tahun dan hampir 4 tahun. Namun selama itu pula rapat-rapat penting lebih sering diwakilkan.
Padahal kata Agus, kehadiran Gubernur Isran Noor sangat penting agar bisa mendengar keluh kesah dan aspirasi masyarakat yang ditampung oleh anggota dewan.
“Beliau harus mendengar. Kalau membaca saya tidak tahu ya, apakah nanti laporan ini juga dibaca oleh beliau. (Rekomendasi DPRD Kaltim terhadap Laporan Pelaksanaan APBD tahun 2021),” tanya Agus Suwandi.
Jika bisa mendengarkan langsung keluh kesah dan catatan-catatan yang diberikan oleh dewan terhadap kinerja gubernur, tentu itu akan lebih baik sebagai koreksi dan perbaikan ke depan.
“Saya termasuk yang tidak bertepuk tangan untuk WTP. Karena apa? Banyak catatan-catatan yang masih harus kita perbaiki. Kita harus jujur dengan ini,” tegasnya lagi.
“Mohon Pak Sekda ini bisa disampaikan kepada Pak Gubernur. Jadi tidak semua harus diwakilkan, karena eksekutif dan legislatif satu tim, namanya pemerintahan. Jadi harus kompak,” sergahnya.
Satu tim artinya harus bekerjasama dengan baik, sehingga harmonisasi itu bisa terjaga baik.
“Tiga setengah tahun ini cukup lumayan juga tidak harmonisnya,” kritik Agus Suwandi lagi.
Dewan berharap di sisa masa tugas Isran-Hadi bisa bekerja lebih maksimal, karena Oktober 2023 keduanya sudah harus mengakhiri masa jabatan. Dia sangat berharap Isran-Hadi bisa lebih bersungguh-sungguh menuntaskan amanah rakyat ini.
Diakuinya, sebagai partai pengusung tentu Gerindra punya harapan besar kepada Isran-Hadi agar bisa membawa kemajuan besar bagi Kaltim. Namun target itu belum bisa dicapai seluruhnya.
“Target APBD Rp30 triliun dari 2021 dan seterusnya juga tidak tercapai. PAD hanya berkisar 5-6 triliun rupiah. Itu juga karena adanya kenaikan harga, bukan hasil dari upaya,” ungkapnya.
“Saya sangat menyayangkan ini. Mungkin karena sistem demokrasi kita presidensiil. Jadi gubernur merasa dipilih oleh rakyat, kita (DPRD) juga dipilih rakyat. Jadi masing-masing gitu mungkin. Padahal beliau punya rapot yang harus kita nilai,” tutup Agus Suwandi.
