Samarinda, infosatu.co – Komisi I DPRD Kaltim mengadakan audiensi bersama Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himip) Fisip Universitas Mulawarman (Unmul), Selasa (23/11/2021).
Audiensi ini kata Anggota Komisi I DPRD Kaltim Agiel Suwarno, semacam studi lapangan untuk menggali informasi terkait tugas-tugas kelembagaan khususnya di Komisi I DPRD Kaltim.
Pada kesempatan ini, Himip Fisip Unmul mengajak legislatif untuk membahas masalah lahan, penambangan ilegal, jalan rusak dan lainnya. Semuanya disampaikan mahasiswa kepada politisi PDI-P tersebut.
“Ditanya terkait tambang ilegal dan bagaimana pengawasan DPRD, kenapa masih ada jalan yang rusak. Itu juga kita sampaikan, terbuka saja diskusinya tadi,” ungkapnya.
Menurut Agiel, audiensi bersama Himip Fisip Unmul ini hal yang baik bagi legislatif dan juga mahasiswa karena saling bertukar pikiran menyampaikan informasi selengkap mungkin.
“Kalau bicara tugas Komisi I, saya sampaikan bahwa kita ini termasuk mitra pemerintahan. Lalu tupoksi kami di bidang hukum, pertanahan, perizinan dan sebagainya. Itu digali oleh mereka,” jelasnya.
Pria kelahiran 1969 itu mengatakan bahwa kewenangan perizinan dan pengawasan terhadap penambangan ada di pemerintah pusat.
“Misalnya ada tambang ilegal di Babulu, kelihatan ada tambang ilegal di sana lalu kok pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa malah dibiarkan. Kita sampaikan mengenai tambang ilegal itu kewenangannya memang bukan di kita,” terangnya.
Ia pun sudah menyampaikan adanya penegakan hukum terhadap penambangan. Namun pada saat aparat datang ke lokasi, seketika tambangnya berhenti. Kemudian setelah aparat pulang tambangnya jalan lagi.
“Meskipun sudah diingatkan berkali-kali, tambang ini tetap jalan karena kewenangannya ada di pusat. Saya katakan jika tambang ini seperti symbiosis mutualisme, semua pihak terlibat. Sehingga menutupnya itu memang tidak seperti membalik telapak tangan, ada proses yang panjang. Tapi kita tidak berhenti mengingatkan kembali,” tegasnya. (editor: irfan)
