Samarinda, infosatu.co – Bidang Informasi Komunikasi dan Kehumasan (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim menggelar Pelatihan Social Media Analyst dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring Isu di Media Sosial
Kegiatan itu dinilai memiliki peran penting bagi para akademisi dan praktisi untuk memahami perkembangan informasi yang disebarkan melalui media sosial.
Terutama, dalam memantau atau monitoring isu di media sosial. Dalam acara tersebut, Johantan Alfando Wikandana Sucipta, seorang akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) menekankan urgensi monitoring isu di media sosial bagi instansi pemerintah.
Menurutnya, hal ini merupakan bagian penting dari strategi komunikasi untuk menjaga reputasi positif institusi.
“Analisis media sosial ini juga sebagai usaha counter terhadap isu negatif yang mungkin timbul di masyarakat,” ungkapnya saat mengisi materi Pelatihan Social Media Analyst dalam Bimtek Monitoring Isu di Media Sosial di Ruang Laboratorium Komputer Diskominfo Kaltim, Kamis (7/12/2023).
“Karena instansi pemerintah, sebisa mungkin harus menjaga citra positifnya dan menghindari respon negatif dari publik,” lanjut Johantan.
Dalam sesi yang sama, Johantan juga memperkenalkan platform data analitik yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk melakukan analisis media sosial.
Tools ini, seperti Netlytic, Brand24, Gephi, yang lain, dijelaskannya dapat untuk mengetahui sejauh mana informasi tersebar dan tanggapan masyarakat terhadapnya.
“Tools untuk menganalisis media sosial tersedia dalam berbagai fitur. Baik fitur di dalam media sosial itu sendiri, seperti Instagram Insight, Youtube Analitycs, Facebook Insight, atau pun platform pihak ketiga, di luar dari aplikasi media sosial,” jelas Johantan.
Sementara, Silviana Purwanti, seorang dosen ilmu komunikasi juga turut memaparkan pentingnya monitoring isu di media sosial. Hal ini sebagai sarana partisipasi publik terhadap kinerja pemerintah. Ia menegaskan bahwa memanfaatkan respon publik juga dapat menjadi alat evaluasi bagi pemerintah.
