Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan validasi data kemiskinan dengan sistem by name by address. Upaya ini untuk mengetahui secara pasti jumlah warga miskin yang senantiasa dinamis. Hal itu disampaikan oleh Asisten l Pemkot Samarinda Ridwan Tassa.
“Jadi kita mau ada data kemiskinan di Kota Samarinda yang benar valid berapa sih orang miskin sesungguhnya,” ungkapnya di lingkungan Balai Kota Samarinda, Senin (13/11/2023).
Menurutnya, survei data itu akan melibatkan pihak ketiga dan telah berlangsung tiga tahapan. Pertama, pengambilan data dengan pencacahan. Kedua, pengiriman dan pengolahan data dan ketiga verifikasi data.
Menurut Ridwan, validasi data kemiskinan dengan sistem by name by address sama halnya dengan sistem sensus kependudukan.
“Dari 43 ribu data yang ada itu diverifikasi dan ada sekitar 60 yang tidak didatangi. Sehingga data ini setelah diverifikasi baru diolah datanya. Setelah diolah pihak ketiga, barulah kemudian hasilnya itu belum final,” lanjutnya.
Selain itu, pihak pemkot juga akan memberikan kesempatan kepada lurah untuk menyampaikan dan presentasi ulang di kelurahan masing-masing. Hal itu bertujuan agar data yang ada ada tidak berbeda.
“Misalkan begini ada orang miskin di kelurahannya tapi tidak masuk di data itu, jadi dipersilahkan untuk masukan. Karena nanti di akhir bulan akan di-launching oleh Pak Wali Kota untuk menjadi rujukan setiap kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sehingga pihaknya memberikan kesempatan kepada lurah agar dapat memverifikasi data ulang.
“Mudah-mudahan setelah itu kita pleno terakhir dan disahkan. Setelah disahkan, maka itu data yang akan kami publikasikan. Data itu menjadi data internal Pemkot Samarinda untuk mengentaskan kemiskinan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda Aji Syarif Hidayatullah mengatakan bahwa pihaknya berperan menggelar rapat.
Hal ini sebagai tindak lanjut tentang verifikasi data bersama lurah dalam rangka untuk memastikan data yang telah disurvei.
“Survei sudah diselesaikan oleh tim, akan tetapi masih banyak datang yang belum ditemukan sekitar 8000 ribu yang tidak ditemukan. Sehingga, pihak kami meminta camat dan lurah untuk mengecek kembali data yang tidak ditemukan,” terangnya.
“Jangan sampai dari pihak kami menghilangkan datanya tetapi orangnya masih ada. Kami beri waktu camat dan lurah untuk mengecek datanya kembali supaya nanti dari pihak kami bisa mengubah statusnya kembali biar disensus kembali,” lanjut Aji Syarif.
