Samarinda, Infosatu.co – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat paripurna penyampaian hasil reses atau aspirasi masyarakat masa sidang I tahun 2023 di Gedung Utama B Kantor DPRD Kaltim, Senin (13/3/2023).
Anggota DPRD Kaltim Nidya Listiyono menjelaskan sebelumnya pada tanggal 13 Februari- 20 Februari semua anggota DPRD Kaltim melakukan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, dengan tujuan mengetahui dan mendapatkan informasi tentang perkembangan pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat.
Anggota DPRD Kaltim yang melaksanakan reses di Dapil I Kota Samarinda adalah, Sapto Setyo Pramono Fraksi Golkar, Nidya Listiyono Fraksi Golkar, Ananda Emira Moeis Fraksi PDIP, Romadhony Putra Pratama Fraksi PDIP, A Komariah Fraksi Gerindra, H Agus Suwandy Fraksi Gerindra, HA Jawad Sirajuddin Fraksi PAN, H.J Jahidin Fraksi PKB, Masykur Sarmian Fraksi PKS, Rusman Ya’kub Fraksi PPP, Saefuddin Zuhri Fraksi Nasdem dan Puji Setyowati Fraksi Demokrat.
Adapun hasil reses dari 12 legislator yang disampaikan oleh Nidya yakni di bidang infrastrukur dan pembangunan antara lain, kondisi jalan rusak di perumahan BCL, Kelurahan Loa Bakung, fasilitas umum (lampu jalan), pemasangan PDAM, pengecoran jalan lingkungan di Mangkujenang Palaran.
“Bidang pendidikan antara lain, usulan pelatihan kelompok tani Kelurahan Lempake, bantuan dana pendidikan untuk pondok pesantren, pemagaran halaman sekolah PAUD dan beasiswa untuk pelajar,” kata Nidya.
Bidang keagamaan antara lain, bantuan sarana prasarana pendukung kegiatan keagamaan seperti beduk, wireles, baju seragam untuk majelis taklim serta penganggaran untuk jasa guru ngaji atau tokoh agama yang menjadi tenaga pendidik secara sukarela.
Bidang sosial dan kebersihan antara lain, penanganan dan pemeliharaan drainase oleh dinas terkait, minimnya fasilitas kesehatan di Kelurahan Loa Buah.
Bidang pertanian antara lain, adanya kelangkaan pupuk yang membuat petani di Sempaja Utara mengalami penurunan hasil produksi.
“Bidang kesehatan dan fasilitas umum antara lain, peningkatan kinerja BPJS Kesehatan dan pendataan BPJS karena masih ada warga yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan,” imbuhnya.
Nidya berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat ditindaklanjuti melalui program-program demi kesejahteraan dan kemajuan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda.
