Samarinda, infosatu.co – Peningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing menjadi salah satu program utama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kaltimtara.
Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltimtara Sofyan saat menggelar deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, pakta integritas dan komitmen pelaksanaan zona integritas (ZI) tahun 2022.
“Kita diminta untuk meningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, serta beberapa tugas mandatori lainnya,” ungkapnya di Lapangan Kanwil Kemenkumham Kaltimtara Jalan MT Haryono, Rabu (12/1/2022).
Sofyan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang setia mengawal kinerja Kemenkumham Kaltimtara sehingga berjalan lancar dan membuahkan beberapa prestasi.
“Saya berharap, sinergi dan kolaborasi dengan kami terus berjalan tak lekang oleh waktu, dan menjadi pendorong bagi Kemenkumham untuk bergerak lebih progresif lagi mencapai prestasi demi prestasi,” ucapnya.
Tahun 2022 ini kata Sofyan, merupakan tahun ketiga pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana strategis (Renstra) Kemenkumham, sekaligus tahun ketiga Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.
Dari program-program kantor/lembaga (K/L), Kemenkumham diberi mandat melaksanakan 4 program utama. Sedangkan dari 7 prioritas nasional, Kemenkumham diberi mandat 3 prioritas nasional.
Terkait tiga kegiatan tersebut, Sofyan mengatakan, deklarasi janji kinerja, bertujuan mengukuhkan komitmen seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Sementara penandatanganan perjanjian kinerja, bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran serta target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas.
Dan terakhir penandatanganan komitmen ZI, bertujuan mengimplementasikan 8 area perubahan reformasi birokrasi (RB) untuk menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham dalam bingkai integritas. Sehingga Indeks RB meningkat yang ditandai dengan kualitas kuantitas wilayah bebas dari korupsi (WBK)/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) juga meningkat.
“Perencanaan yang baik harus didasari komitmen, konsistensi serta kerja keras yang tidak pernah menghianati hasil. Pedomani kebijakan yang digariskan dengan memperhatikan output outcome, timeline-nya, patuhi rencana penyerapan anggaran dan realisasi hasilnya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Deden Hayatul Firman menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kesungguhan sebuah institusi dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM
“Keberhasilan pembangunan ZI sangat ditentukan dari kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas serta kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan pekerjaannya,” ujarnya.
Menurutnya, ZI merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Terdapat 2 UPT yang berhasil menyandang predikat WBK di antaranya Bapas Kelas II Balikpapan dan Kanim Kelas I TPI Balikpapan, hal ini menunjukkan keseriusan jajaran Kanwil Kemenkumham Kaltim dalam membangun ZI,” paparnya.
Deden berharap agar semakin banyak Satker Kanwil Kemenkumham Kaltimtara yang dapat meraih predikat WBK/WBBM di tahun 2022 ini. (editor: Dani)
