Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memusnahkan 4.741 barang bukti hasil penindakan pelanggaran peraturan daerah (perda) yang terkumpul sejak Desember 2025 hingga November 2026. Dari 26 jenis barang yang dimusnahkan, minuman keras (miras) menjadi barang bukti paling dominan dengan jumlah lebih dari 4.000 botol.
Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari penyelesaian tindak lanjut penegakan perda sekaligus memastikan barang hasil penertiban yang tidak lagi dapat diproses melalui mekanisme hukum ditangani sesuai prosedur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Neneng Camelia Shanti mengatakan, pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti yang telah melalui tahapan penegakan hukum. Kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah unsur, termasuk Kejaksaan, pengadilan, Forkopimda, serta perangkat daerah terkait.
“Pemusnahan barang bukti ini sebagai tindak lanjut dari penegakan perda. Jadi, semua yang sudah berkekuatan hukum kita selesaikan,” ujarnya di Balai Kota Samarinda, Rabu 11 November 2026.
Ia menjelaskan, selain ribuan botol miras, barang bukti yang dimusnahkan juga mencakup berbagai jenis barang hasil penertiban, termasuk alat suntik. Sementara itu, delapan tabung LPG tidak dimusnahkan dalam kegiatan tersebut karena harus melalui mekanisme khusus bersama Pertamina.
Menurut Neneng, penanganan tabung LPG perlu dikoordinasikan hingga tingkat pusat agar tidak berdampak terhadap kuota dan distribusi tabung gas untuk masyarakat Samarinda. Karena itu, Pemkot memilih menyerahkannya kepada Pertamina melalui prosedur dan berita acara yang berlaku.
Neneng berharap penindakan tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar menjalankan aktivitas usaha maupun kegiatan lainnya sesuai ketentuan Perda. Pemkot Samarinda, kata dia, juga terbuka memberikan informasi mengenai aturan yang harus dipenuhi masyarakat, termasuk penentuan lokasi berjualan yang diperbolehkan.
“Kita tidak ingin masyarakat yang berkegiatan ekonomi justru harus ditindak karena mengganggu aktivitas dan ketertiban umum. Kalau ada yang belum memahami aturan, silakan menghubungi pemerintah kota untuk mendapatkan informasi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Samarinda Anis Siswantini mengungkapkan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan akumulasi hasil penindakan sejak Desember 2025 hingga November 2026. Sebagian barang tidak dapat diproses melalui tindak pidana ringan (tipiring), karena pemiliknya tidak diketahui atau tidak memenuhi panggilan untuk menyelesaikan proses penanganan.
“Sudah lebih dari tiga bulan, pemiliknya tidak datang untuk mengambil barang tersebut. Karena itu, setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan dan pihak kepolisian selaku pembina PPNS, barang bukti akhirnya dimusnahkan,” jelas Anis.
Ia menegaskan, Satpol PP tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merasa barang miliknya diamankan dalam penertiban untuk mengambilnya melalui prosedur yang berlaku. Pengambilan di kantor Satpol PP tidak dipungut biaya selama belum memasuki proses persidangan tipiring.
“Aturan diperlukan untuk mencegah potensi gangguan ketertiban di lingkungan masyarakat, terutama dari aktivitas peredaran dan konsumsi minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan,” pungkas Anis.
