Samarinda, Infosatu.co – Penataan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan membutuhkan data yang akurat agar pelaksanaan tugas dan kebutuhan setiap perangkat daerah dapat terpetakan dengan baik.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan pendataan tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan tenaga Swakelola pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesesuaian data tenaga pendukung dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Kota, Emilda Ekawaty, mengungkapkan proses verifikasi diperlukan untuk memperoleh data yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pendataan ini penting untuk memastikan informasi mengenai tenaga PJLP dan Swakelola tercatat secara jelas,” ungkapnya, Selasa, 10 November 2026.
Dalam proses tersebut, verifikasi dilakukan dengan mencermati kelengkapan serta kesesuaian data yang disampaikan oleh perangkat daerah.
Menurut Emilda, ketelitian dalam proses pendataan menjadi hal utama agar tidak terjadi kekeliruan informasi yang dapat memengaruhi proses penataan tenaga kerja.
“Keakuratan informasi menjadi dasar penting dalam proses evaluasi dan pengambilan kebijakan,” ucapnya.
Emilda menyebutkan koordinasi antar perangkat daerah juga diperlukan agar proses verifikasi berjalan efektif dan menghasilkan data yang seragam.
Ia menjelaskan pendataan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya memperkuat tata kelola kepegawaian dan memastikan kebutuhan organisasi dapat diketahui secara objektif.
“Melalui koordinasi dan pemeriksaan bersama, kami ingin memastikan seluruh data yang dihimpun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu, keterbukaan dan kerja sama setiap perangkat daerah sangat diperlukan,” jelas Emilia.
Melalui kegiatan verifikasi dan pendataan tenaga PJLP dan Swakelola ini, Emilda berharap seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan.
“Kami berharap proses ini dapat mendukung pengelolaan tenaga pendukung yang lebih terarah, tertib, dan sesuai kebutuhan perangkat daerah. Data yang akurat akan menjadi salah satu landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” tutupnya. (ADV)
