Samarinda, Infosatu.co – Pembangunan jalan tembusan dari Jalan Mas Tumenggung menuju kawasan Pasar Pagi Samarinda dipastikan tetap berlanjut. Meski menuai keluhan dari sejumlah pemilik rumah toko (ruko) karena dinilai berpotensi mengganggu akses usaha, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan proyek tersebut tidak akan dihentikan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan pembangunan jalan tembusan merupakan bagian dari penataan kawasan Pasar Pagi yang harus tetap berjalan.
Menurutnya, persoalan yang muncul terkait pembangunan pagar pembatas masih dapat dibicarakan dan dicarikan solusi bersama.
“Kalau jalan itu harus tetap dilanjutkan. Soal pagar, tinggi atau rendahnya, itu bisa didiskusikan,” ungkap Andi Harun kepada awak media, Senin, 9 November 2026.
Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan, pemerintah tidak menutup mata terhadap aspirasi para pelaku usaha yang merasa keberadaan pagar berpotensi menutupi tampilan toko maupun menghambat aktivitas perdagangan.
Karena itu, evaluasi desain tetap terbuka dilakukan, termasuk kemungkinan menurunkan ketinggian pagar apabila hasil peninjauan di lapangan menunjukkan adanya dampak terhadap aktivitas usaha warga.
“Kalau memang ketinggiannya menghalangi toko masyarakat, nanti kita evaluasi. Kalau terlalu tinggi, kita rendahkan,” jelas Andi Harun.
Namun, ia mengingatkan agar persoalan pembangunan pagar tidak dijadikan alasan untuk menghentikan keseluruhan proyek jalan tembusan. Menurut Andi Harun, pembangunan akses tersebut memiliki manfaat penting bagi kawasan Pasar Pagi dan merupakan bagian dari aset pemerintah.
Selain itu, Andi Harun menekankan munculnya wacana penghentian pembangunan yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD Samarinda.
“Jangan sampai ada gerakan yang ingin menghentikan jalan. Kalau sudah mengarah ke penghentian, persoalannya bukan lagi sekadar menyampaikan keluhan,” tegasnya.
Untuk itu, Andi Harun mengajak seluruh pihak, termasuk para pedagang dan pemilik ruko, untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut.
Ia menambahkan Pemkot Samarinda bersedia mempertimbangkan perubahan desain apabila memang ditemukan bagian yang mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan, pembangunan kawasan tidak boleh hanya mengejar keindahan arsitektur, tetapi juga harus memperhatikan manfaat dan kepentingan masyarakat yang beraktivitas di sekitarnya.
“Jalannya bagus, tetapi kalau ternyata menghalangi pelaku usaha, tentu harus kita evaluasi. Kita cari desain yang tetap memberikan manfaat tanpa merugikan pedagang,” jelasnya.
Menurut Andi Harun, persoalan ini sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog dan evaluasi teknis. Ia berharap polemik yang berkembang tidak semakin melebar akibat kepentingan politik yang justru berpotensi menghambat pembangunan.
“Kalau memang desainnya harus diubah, mari kita ubah bersama. Kita dengarkan aspirasinya, kita lihat di lapangan, lalu kita cari solusi terbaik,” tandas Andi Harun. (ADV)
