Samarinda, Infosatu.co – Persoalan keterlambatan distribusi seragam sekolah gratis melalui Program Gratispol menjadi evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir.
Untuk mengurangi persoalan serupa, data ukuran seragam siswa akan mulai dimasukkan sejak proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2027.
Pada 2025, distribusi seragam gratis untuk siswa baru SMA, SMK, dan SLB sempat belum terealisasi hingga memasuki September, meski sebelumnya ditargetkan mulai disalurkan pada Agustus.
Disdikbud Kaltim kemudian mengakui pengadaan tahun pertama tersebut mengalami keterlambatan, antara lain karena masih dalam masa transisi dan kesiapan anggaran.
Persoalan kembali terjadi pada 2026. Memasuki tahun ajaran baru pada Juli, distribusi belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena data siswa baru masih dalam proses pendataan dan validasi. Disdikbud Kaltim pada Juli 2026 bahkan menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan distribusi seragam tersebut.
Kepala UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (Tekkom) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Sulaiman mengatakan salah satu kendala yang ditemukan dalam proses sebelumnya berkaitan dengan pendataan ukuran perlengkapan siswa.
Selama ini, data ukuran baju, celana, rok hingga sepatu dihimpun setelah siswa diterima di sekolah.
“Selama ini pendataan masih dilakukan secara manual. Setelah siswa masuk sekolah, baru dihimpun jumlah murid berdasarkan ukuran, misalnya ukuran M atau L, kemudian datanya dibuat dalam bentuk Excel. Ke depan, saat pendaftaran sudah ada formulir yang harus diisi, termasuk ukuran baju, sepatu, dan celana,” kata Sulaiman saat ditemui di ruangannya, Selasa, 22 September 2026.
Melalui sistem tersebut, data ukuran siswa diharapkan sudah tersedia sejak awal sehingga kebutuhan seragam dapat dipetakan sebelum proses pengadaan dan distribusi dilakukan.
Sulaiman mengatakan pendataan juga akan mencakup kebutuhan perlengkapan berdasarkan jenis kelamin dan kebutuhan tertentu, termasuk jilbab bagi siswi yang mengenakannya.
“Ketika siswa sudah diterima, datanya sudah tersedia. Jadi kami bisa langsung mengetahui jumlah siswa berdasarkan ukuran, jenis kelamin, termasuk siswi yang membutuhkan jilbab,” ujarnya.
Menurut dia, pola pendataan tersebut menjadi bagian dari pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki proses yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.
Dengan data yang dikumpulkan sejak pendaftaran, kebutuhan seragam dapat diketahui lebih awal dan menjadi dasar dalam proses berikutnya.
“Dengan teknologi ini, kami berupaya meminimalkan catatan atau kendala yang muncul dalam proses sebelumnya agar tidak kembali terjadi,” kata Sulaiman.
Pada 2026, Pemprov Kaltim mulai mendistribusikan 63.548 paket seragam sekolah gratis secara bertahap. Jumlah tersebut terdiri dari 34.389 paket untuk jenjang SMA/MA, 28.308 paket untuk SMK, dan 851 paket untuk SLB.
Untuk jenjang SMA dan SMK, distribusi kemudian ditargetkan berlanjut hingga seluruh wilayah, termasuk daerah pelosok.
Ke depan, UPTD Tekkom Kaltim menyiapkan sistem pendataan tersebut agar persoalan yang muncul dalam dua tahun pelaksanaan program dapat menjadi bahan evaluasi dan tidak kembali terjadi pada penerimaan murid baru berikutnya.
