Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyatakan penyedia jasa sewa kendaraan jabatan jenis Land Rover Defender untuk tamu VIP telah mengembalikan sekitar Rp4,4 miliar dari total pembayaran yang sebelumnya mencapai sekitar Rp5,3 miliar.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pengembalian tersebut dilakukan melalui kas daerah dan rekening pajak. Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar Rp900 juta dari total pembayaran awal.
“Kurang lebih Rp4,4 miliar telah dibayarkan kembali oleh perusahaan, baik kepada kas daerah maupun melalui rekening pajak. Nilainya Rp4,4 miliar dari total Rp5,3 miliar,” kata Andi Harun, Senin 21 September 2026.
Menurut dia, sisa sekitar Rp900 juta merupakan nilai yang menjadi hak penyedia jasa. Besaran tersebut didapat setelah dilakukan perhitungan ulang terhadap biaya sewa dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Teman-teman bisa menghitung, Rp5,3 miliar dikurangi Rp4,4 miliar. Selisih itulah yang menjadi hak penyedia jasa dengan perhitungan sewa yang telah kami sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Lanjutnya, proses evaluasi terhadap pengadaan sewa kendaraan jabatan yang sebelumnya menjadi perhatian publik telah diselesaikan oleh Pemkot Samarinda.
Ia mengatakan, sejak awal penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah aparat penegak hukum dan instansi terkait. Rencana hingga tahapan penyelesaiannya turut disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut.
Tiga lembaga yang disebut menerima informasi tersebut yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Negeri Samarinda.
Menurut Andi Harun, langkah tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Kalau saya tidak menyampaikan hal ini, maka pertanggungjawaban kami kepada publik tidak akan menjadi sempurna,” imbuhnya.
Dalam persoalan tersebut, Andi Harun turut mengakui adanya kesalahan. Pemkot Samarinda kata dia, memilih melakukan koreksi dan menyelesaikan persoalan tersebut tanpa berupaya mencari alasan untuk menghindari kesalahan.
“Kami juga meminta maaf atas apa yang pernah terjadi. Kami mengakui bahwa hal tersebut merupakan sebuah kesalahan. Kami tidak mencari-cari alasan untuk menghindari atau menutupi kesalahan tersebut,” ucapnya.
Orang nomor satu di Kota Tepian itu menegaskan koreksi terhadap kesalahan menjadi bagian penting dari penyelesaian persoalan pengadaan sewa kendaraan tersebut.
“Namun yang paling penting adalah setelah kita melakukan kesalahan, kita harus berani melakukan koreksi atas kesalahan tersebut,” tandasnya.
