Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan kewajiban pembayaran utang daerah sebesar Rp400 miliar akan diselesaikan secara bertahap tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pada 2026, pemerintah menegaskan sektor pendidikan, kesehatan, serta hak-hak pegawai tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda Ananta Fathurrozi menjelaskan pelunasan utang tidak dapat dilakukan sekaligus karena harus disesuaikan dengan kondisi kas daerah dan realisasi pendapatan yang masuk secara bertahap.
“Anggaran ini tidak serta-merta langsung diterima dalam jumlah besar. Jadi, kita tetap mengutamakan skala prioritas,” ujar Ananta, Rabu 3 Juni 2026.
Ia mengatakan arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun sangat jelas, yakni memastikan pembayaran gaji pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap dilakukan tepat waktu sebelum mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lainnya.
“Itu yang harus diutamakan. Setiap bulan harus terbayarkan,” katanya.
Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati mekanisme pembayaran secara bertahap berdasarkan nilai tagihan. Tagihan dengan nominal lebih kecil akan didahulukan sebelum berlanjut ke tagihan bernilai besar.
“Pembayarannya mulai dari yang kecil dulu, antara nol sampai Rp50 juta, kemudian Rp50 juta sampai Rp100 juta, sampai nanti yang besar-besar,” jelas Ananta.
Menurutnya, strategi tersebut dipilih agar proses pembayaran dapat berjalan lebih merata dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang saat ini menghadapi tantangan akibat penyesuaian anggaran pada 2026.
Bahkan, Pemkot Samarinda siap menunda sejumlah program baru untuk mempercepat penyelesaian kewajiban yang masih tertunggak kepada kontraktor maupun pihak ketiga lainnya.
Mayoritas utang sebesar Rp400 miliar tersebut berasal dari pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2025, terutama proyek-proyek infrastruktur serta pekerjaan nonfisik yang telah selesai dikerjakan. Karena besarnya nilai kewajiban, pembayaran tidak memungkinkan dilakukan dalam satu waktu.
“Mereka (kontraktor) memahami bahwa kondisi keuangan daerah saat ini memang seperti itu,” ungkapnya.
Meski harus melakukan penyesuaian fiskal, Pemkot Samarinda memastikan pelayanan dasar masyarakat tidak akan terdampak. Anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan operasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Ananta menegaskan, komitmen tersebut juga tercermin dalam kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah daerah untuk mencegah munculnya beban utang baru di masa mendatang.
“Gaji guru, TPP guru, termasuk yang sudah jadi prioritas utama. Untuk pendidikan, termasuk kesehatan kita bayar BPJS. Itu tetap harus kita siapkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh nilai utang yang tercatat saat ini telah melalui proses verifikasi dan peninjauan oleh Inspektorat Daerah Kota Samarinda. Karena itu, angka Rp400 miliar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah telah memiliki dasar administrasi yang jelas dan siap dibayarkan secara berkala sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Jadi dari nilai Rp400 miliar itu semua sudah melalui review Inspektorat, makanya muncul nilai tersebut dan nantinya akan kita bayarkan secara berkala,” tutupnya.
