Samarinda, infosatu.co – Wali Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah kota memilih bersikap hati-hati dalam membuka sejumlah infrastruktur yang telah selesai dibangun, seperti Terowongan Sambutan.
Hal itu dilakukan karena proyek tersebut harus lebih dulu mendapatkan persetujuan dan sertifikat kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat digunakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Andi Harun saat buka puasa bersama Pemerintah Kota Samarinda dan insan pers, Jumat, 13 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah melaksanakan berbagai program pembangunan, meskipun masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum sepenuhnya selesai.
“Untuk terowongan itu harus ada persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Baru bisa kita buka,” katanya.
“Kita tidak boleh berspekulasi sebelum ada persetujuan dari kementerian,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah proyek yang secara teknis sudah rampung, namun masih menunggu kelengkapan administrasi dan sertifikasi kelayakan sebelum dapat difungsikan.
“Walaupun sudah selesai, kalau belum mendapatkan sertifikat kelayakan, belum bisa dibuka. Lebih baik kita ikuti aturan saja, perlahan tapi selamat,” tegasnya.
Andi Harun menambahkan bahwa pemerintah kota juga tetap terbuka terhadap kritik dari masyarakat.
Namun ia menekankan bahwa keputusan yang diambil tetap mengutamakan keselamatan publik.
Menurutnya, jika suatu pekerjaan menyangkut aspek konstruksi dan keselamatan, maka pemerintah akan memprioritaskan pemenuhan standar tersebut meskipun harus menghadapi kritik.
“Walaupun mungkin kita akan berhadapan dengan kritik publik, tetapi jauh lebih baik jika kita memenuhi unsur keselamatan masyarakat,” jelasnya.
Selain membahas pembangunan infrastruktur, Andi Harun juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan bahwa dampak pemotongan tersebut cukup besar, sehingga pemerintah kota harus melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Salah satu contohnya adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai puluhan miliar rupiah.
“Sekarang perjalanan dinas kita hanya sekitar 7 miliar untuk satu tahun. Padahal sebelumnya bisa mencapai sekitar 30 miliar,” ungkapnya.
Menurut Andi Harun, kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menggunakan anggaran.
Setiap perjalanan dinas maupun pengadaan barang harus melalui proses penilaian yang ketat.
Ia juga mencontohkan bahwa pengadaan barang kini harus melalui sistem perencanaan dan kode barang yang jelas agar penggunaan anggaran dapat dikendalikan.
“Kalau ingin membeli sesuatu harus dimasukkan dulu dalam sistem. Kalau tidak ada dalam sistem, tidak bisa dibeli,” ujarnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Andi Harun memastikan bahwa pemerintah kota tetap berupaya menjalankan program prioritas secara bertahap.
Menurutnya, strategi pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kita lakukan bertahap. Kalau belum mampu sekaligus, kita siapkan sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa terlaksana,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Andi Harun menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pengelolaan anggaran dan program pemerintah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Saya ingin memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pemerintahan sudah mengikuti aturan yang berlaku dan tidak dilakukan secara asal-asalan,” pungkasnya.
