Samarinda, infosatu.co – Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Harun mengakui ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan signifikan.
Kondisi tersebut membuat sejumlah program pembangunan harus disesuaikan, sementara pemerintah mengklaim pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Ia menyebut APBD yang sebelumnya berada di kisaran Rp5,8 triliun kini turun menjadi sekitar Rp3,8 triliun.
Penurunan ini terjadi seiring kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada transfer ke daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut memaksa pemerintah kota melakukan berbagai langkah adaptasi dan mitigasi agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan.
“Kami tidak boleh memaksakan ambisi melaksanakan program-program dalam visi kami jika harus mengorbankan pelayanan dasar,” katanya, Jumat 13 Maret 2026.
Sebagai bentuk penyesuaian, Pemkot Samarinda menekan sejumlah belanja yang dinilai tidak prioritas, termasuk perjalanan dinas. Saat ini anggaran perjalanan dinas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebut hanya sekitar Rp7 miliar.
Perjalanan dinas, kini hanya difokuskan untuk kegiatan yang dinilai strategis, seperti memperjuangkan program daerah di kementerian atau mencari sumber pembiayaan dari pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah kota juga memangkas berbagai pengeluaran operasional, termasuk konsumsi rapat internal yang kini hanya menyediakan air minum tanpa snack.
“Rapat-rapat internal tidak ada lagi snack, hanya air putih. Penghematannya bisa sampai sekitar 80 persen,” ujarnya.
Meski melakukan efisiensi, sejumlah proyek infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti penanganan banjir, rehabilitasi drainase, dan normalisasi sungai, disebut tetap berjalan.
Namun pelaksanaannya kini banyak dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.
“Karena ruang fiskal terbatas, ada kegiatan yang dibiayai dua sampai tiga tahun anggaran,” katanya.
Di sektor pendidikan, Pemkot Samarinda juga memprioritaskan rehabilitasi sekolah yang dinilai sudah tidak layak, seperti bangunan yang plafonnya roboh atau konstruksinya tidak lagi aman digunakan.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah melakukan evaluasi terhadap kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di rumah sakit dan puskesmas.
Beberapa BLUD yang dinilai mampu secara finansial tidak lagi bergantung pada APBD.
Andi Harun menegaskan pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan pemenuhan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
Ia memastikan pengadaan obat generik serta program pelayanan kesehatan dasar tetap menjadi prioritas yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota.
