Kukar, infosatu.co- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengambil langkah pembiayaan dengan menggandeng Bankaltimtara guna menutup kebutuhan arus kas daerah sekaligus memastikan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga dapat segera dipenuhi.
Kesepakatan pinjaman daerah senilai Rp820 miliar tersebut diformalisasi melalui penandatanganan akad kredit antara Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dan Direktur Utama Bankaltimtara Muhamad Yamin di ruang pertemuan Bankaltimtara, Tenggarong, Jumat, 13 Maret 2026.
Kesepakatan ini menandai langkah pemerintah daerah dalam mengatasi tekanan likuiditas yang muncul akibat sejumlah kewajiban pembayaran proyek pembangunan.
Pinjaman tersebut dirancang untuk mempercepat penyelesaian pembayaran kepada kontraktor dan mitra kerja yang sebelumnya telah melaksanakan berbagai pekerjaan pembangunan di wilayah Kutai Kartanegara.
Bupati Aulia Rahman Basri menyampaikan penghargaan kepada Bankaltimtara atas dukungan yang diberikan sehingga proses pinjaman dapat terlaksana sesuai jadwal. Ia menilai kerja sama tersebut memungkinkan pemerintah daerah segera menunaikan kewajiban finansialnya sebelum memasuki masa libur Lebaran.
“Kami sangat mengapresiasi pihak Bankaltimtara yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga akad ini bisa segera dilaksanakan dan pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan sebelum libur Lebaran Idul Fitri,” ujar Aulia.
Menurut Aulia, terealisasinya pinjaman daerah ini tidak lepas dari koordinasi lintas lembaga yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah organisasi perangkat daerah terlibat dalam penyusunan skema pembiayaan tersebut, sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara turut memberikan dukungan dalam proses pengambilan kebijakan.
Setelah dokumen perjanjian kredit ditandatangani, dana pinjaman tersebut langsung dicatat masuk ke kas daerah. Pemerintah daerah kemudian menyiapkan tahapan administrasi lanjutan untuk mempercepat proses pencairan dana kepada pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran.
Tahapan administratif tersebut mencakup penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana. Kedua dokumen itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan pembayaran kepada kontraktor maupun mitra kerja yang sebelumnya telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan.
“Pengerjaannya akan kita lakukan hari ini dan secepatnya pembayaran kepada pihak ketiga akan dilaksanakan,” tegasnya.
Di samping menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga, pemerintah daerah juga memastikan hak aparatur sipil negara telah dipenuhi.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memproses pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai serta Tunjangan Hari Raya bagi pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas layanan pemerintahan sekaligus memastikan kesejahteraan aparatur menjelang perayaan Idulfitri.
Pemerintah daerah berharap penyelesaian kewajiban pembayaran ini dapat memberikan kepastian bagi para kontraktor dan mitra kerja pemerintah yang selama ini terlibat dalam berbagai proyek pembangunan.
Dengan demikian, para pelaku usaha yang bekerja sama dengan pemerintah tidak menghadapi kendala keuangan menjelang momentum hari raya.
Dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah, kebijakan pinjaman seperti ini merupakan instrumen yang diperbolehkan oleh regulasi sepanjang digunakan untuk kepentingan pelayanan publik dan menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengelola arus kas secara lebih fleksibel tanpa menghentikan aktivitas pembangunan yang sedang berjalan.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap dukungan pembiayaan dari lembaga perbankan daerah itu dapat menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan para mitra pelaksana proyek di lapangan.
