Samarinda, infosatu.co – Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) digeser dalam pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Pelantikan tersebut dipimpin Wali Kota Samarinda, Andi Harun, di ruang jabatan Wali Kota, sebagai bagian dari penyegaran organisasi.
Andi Harun menegaskan, pergeseran jabatan yang dilakukan merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya menjalankan sistem manajemen baru di lingkungan pemerintah daerah.
“Kita sudah mulai dan terus berusaha untuk menjalankan sistem manajemen baru di lingkungan mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah, termasuk dalam rangka penyegaran organisasi,” ujarnya, Jumat 27 Februari 2026.
Andi Harun menyebut, rotasi menjadi salah satu mekanisme yang ditempuh. Selain itu, pengisian jabatan juga dapat dilakukan melalui shelter.
Ia mengungkapkan, masih terdapat sejumlah posisi strategis yang kosong di lingkungan Pemkot Samarinda.
“Karena saya perlu menyampaikan, di lingkungan pemerintah masih banyak yang kosong. Ada Asisten I, ada satu staf ahli, ada beberapa kepala dinas yang kosong. Ini kemungkinan kita akan pakai mekanisme shelter,” jelasnya.
Untuk pelantikan kali ini, lanjutnya, lebih kepada pergeseran jabatan.
“Jadi hari ini, seperti contoh Pak Ananta dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida),” katanya.
“Ini karena memang beliau itu sudah sekitar tujuh tahun menjadi Kepala Baperida itu, kita geser menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” katanya.
Hal serupa juga berlaku bagi Desy Damayanti, yang menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang dinilai sudah cukup lama menduduki jabatan tersebut dan perlu penyegaran.
Ia kini digeser ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Agar yang bersangkutan juga memiliki lapangan baru dalam proses pengabdian sebagai pejabat ASN, kita geser ke PTSP,” ungkapnya.
Terdapat pula Agus Tri Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD (Sekwan) juga digeser dan kini menempati posisi sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
Sementara itu, untuk jabatan pimpinan pratama lain yang telah kosong selama beberapa bulan, Andi Harun menyebut pengisiannya kemungkinan besar akan melalui mekanisme shelter atau lelang terbuka.
Termasuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang masa tugasnya berakhir pada akhir Maret.
“Termasuk nanti bulan depan ini Sekda akan kita shelter karena beliau masa tugasnya di akhir Maret. Berarti 1 April harusnya sudah Sekda baru,” tegasnya.
Apabila hingga 1 April belum ada pengumuman hasil shelter untuk Sekda, ia menyatakan akan meminta persetujuan penunjukan pelaksana tugas hingga Sekda definitif terpilih.
“Kalau 1 April belum ada pengumuman dari shelter Sekda, maka kita akan mintakan persetujuan untuk penunjukan Plt Sekda sampai definitifnya Sekda yang akan menjadi Sekda definitif,” jelasnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan hal yang biasa dalam manajemen pemerintahan.
“Jadi ini biasa dalam rangka penyegaran organisasi, tapi penyegaran itu kita lakukan secara merit agar organisasi yang dipimpinnya itu bisa menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutupnya.
