Samarinda, infosatu.co — Hidup tidak selalu bergerak lurus. Bagi Rusdi, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Samarinda, perjalanan menuju panggung politik justru dimulai dari keputusan-keputusan berat, keraguan, bahkan langkah yang ia sebut sendiri sebagai “pelarian”.
Lahir di Malunda pada 31 Desember 1965, Rusdi bukan sosok yang sejak awal bercita-cita menjadi politisi.
Ia tumbuh dari lingkungan sederhana dan menjalani masa kecil serta pendidikan awal di kampung halamannya.
Rusdi mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kampungnya, Majene, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Baru ketika memasuki jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), ia meninggalkan rumah dan pindah ke ibu kota kabupaten. Di sana, ia menempuh pendidikan selama tiga tahun dengan segala keterbatasan.
Setelah lulus SMA, Rusdi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang jaraknya ratusan kilometer dari kampung halaman.
Pada 1985, ia diterima di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulsel melalui jalur undangan tanpa tes.
Namun, perjalanan pendidikan Rusdi jauh dari kata nyaman. Ia tidak langsung tinggal di kos.
Selama SMA, ia menumpang di rumah orang lain, sebuah pengalaman yang membentuk mental dan kemandiriannya.
Ketika kuliah pun, ia kembali menumpang selama tiga tahun, sebelum akhirnya tinggal di kos pada tahun keempat, bukan karena pilihan, melainkan keadaan.
Sekitar tahun 1990, Rusdi menyelesaikan pendidikan di Universitas Hasanudin. Ia sempat berniat kembali ke kampung halaman, namun justru terlibat dalam dunia kerja di lingkungan DPRD Mamuju, masih di Sulawesi Selatan.
Selama kurang lebih lima tahun, dari 1990 hingga 1995, ia bekerja sebagai tenaga honorer.
Pengalaman itu membuat dunia legislatif bukan hal asing baginya. Namun dinamika politik dan kebijakan kala itu membuat seluruh tenaga kontrak dirumahkan pada periode 1997–1998.
Padahal, sejak awal Rusdi justru bercita-cita menjadi birokrat murni, bukan politisi.
Lalu, pada 2002 hingga 2007, ia tercatat sebagai pegawai perusahaan daerah di Penajam, Kalimantan Timur. Saat itu, ia mendaftar sebagai pegawai dengan status kontrak lima tahun.
“Seharusnya tiga tahun saya sudah diangkat. Dan memang akhirnya saya diangkat sebagai pegawai tetap PDAM,” tuturnya.
Namun, justru ketika status pegawai tetap itu diraih, Rusdi mengambil keputusan yang tidak lazim. Ia memilih keluar. Tidak ada kepastian, tidak ada jaminan. “Saya keluar. Saya melarikan diri ke Samarinda,” terangnya.
Keputusan itu membawanya ke kota Samarinda, kota yang kemudian menjadi ruang ujian sekaligus ladang harapan.
Di kota Samarinda, Rusdi kembali memulai dari nol. Sejak 2007 hingga 2019, ia bekerja di PT Barokah Bersaudara sebagai Komisaris. Sekitar 12 tahun ia habiskan di sana.
Pada fase inilah benih politik perlahan tumbuh. Bukan karena ambisi kekuasaan, melainkan karena dorongan untuk “maju”.
Namun langkah itu tidak diambil dengan gegabah. Keraguan selalu datang, terutama ketika ia dihadapkan pada realitas sistem pemilu terbuka yang mahal dan kompetitif.
“Awalnya saya ragu. Sistem Pemilu terbuka ini biayanya besar,” ujarnya jujur.
Tetapi ia juga menyadari satu hal penting: politik bukan hanya soal biaya. Politik adalah tentang kehadiran.
“Tidak mungkin masyarakat mau memilih kita kalau kita tidak selalu hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Pada Pemilu 2019, Rusdi akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD Kota Samarinda dengan perolehan 2.293 suara.
Di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang mencakup tiga kecamatan, terdapat sekitar 116 ribu pemilih. Suara yang ia peroleh bahkan tidak mencapai 10 persen dari total pemilih.
Namun bagi Rusdi, angka bukanlah akhir. Justru di situlah awal tanggung jawab dimulai. Periode 2019–2024 ia jalani dengan satu komitmen: menjaga kedekatan dengan masyarakat.
Ia membangun konsolidasi dari bawah bertemu warga, berdiskusi dengan ketua RT, serta hadir dalam kegiatan-kegiatan sosial.
Prinsipnya sederhana: tidak perlu banyak, yang penting ada dan terlihat. “Yang penting hadir.”
Kerja sunyi itu perlahan membuahkan hasil. Pada Pemilu 2024, kepercayaan masyarakat meningkat. Rusdi meraih 4.763 suara.
Lebih dari dua kali lipat perolehan sebelumnya. “Itulah puncak perjuangan kita,” ucapnya.
Namun, ia sadar bahwa tantangan terbesar justru datang setelah terpilih. Menjadi wakil rakyat bukan sekadar duduk di kursi parlemen, melainkan mampu memperjuangkan aspirasi.
“Tantangannya itu ketika kita tidak mampu mengaspirasikan apa yang harus kita perjuangkan,” tegasnya.
Sebaliknya, ketika aspirasi itu bisa diwujudkan memperbaiki jalan, memasang lampu penerangan, hingga membantu pembangunan sekolah kepercayaan masyarakat tumbuh dengan sendirinya.
Dalam menjalani peran sebagai wakil rakyat, Rusdi memegang satu prinsip yang tidak pernah ia tinggalkan: komunikasi dan kejujuran.
Ia menyadari bahwa kepercayaan tidak bisa dibeli, meskipun politik membutuhkan biaya.
“Kalau kita tidak dikenal dengan baik, kalau kesan masyarakat negatif, pasti kita tidak akan dipercaya,” ungkapnya.
Ia memilih bersikap apa adanya. Tidak banyak janji, tidak menjual mimpi. “Saya selalu bilang, saya berusaha. Tidak janji, tapi berusaha,” tegasnya.
Bagi Rusdi, perjuangan politik adalah proses panjang. Ada aspirasi yang baru terwujud dua atau tiga tahun kemudian. Namun selama ada ikhtiar, kejujuran, dan konsistensi, kepercayaan masyarakat akan tetap terjaga.
“Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ucapnya menutup perbincangan di Kantor DPRD Samarinda, Senin 22 Desember 2025.
Kisah Rusdi adalah potret bahwa jalan politik tidak selalu dimulai dari kemapanan.
Ia bisa lahir dari kegelisahan, dari keberanian meninggalkan kenyamanan, dari kesediaan berjalan pelan namun konsisten.
Sebuah perjalanan panjang yang mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bukan tentang jabatan, melainkan tentang kepercayaan yang terus dijaga.
