Samarinda, infosatu.co – Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80 menjadi momentum penguatan komitmen pelayanan kepada masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menegaskan bahwa seluruh jajaran kementerian dan dinas PU harus benar-benar berbakti melalui kinerja yang dirasakan langsung oleh publik.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan pentingnya sinergi antara balai PU, dinas PU provinsi, serta kabupaten dan kota untuk menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah yang dinilai krusial.
“Kalau infrastruktur tidak baik di Kalimantan Timur maka perekonomian juga tidak akan baik,” ujar Seno Aji saat menghadiri Hari Bakti PU, Rabu, 3 Desember 2025.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi pembangunan, terutama antara pekerjaan drainase dan jalan.
“Jangan sampai drainase selesai, lalu jalannya dibongkar lagi. Ini sering terjadi karena tidak sinkron,” ucapnya.
Pemprov Kaltim disebut tengah melakukan evaluasi bersama agar pembangunan berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Pemprov Kaltim mengakui pemangkasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) berdampak signifikan terhadap proyek pembangunan di sektor pekerjaan umum, yang umumnya anggaran bisa mencapai Rp2-4 triliun tetapi ditahun 2026 tidak mencapai Rp1 triliun.
“Sangat-sangat banyak. Tahun 2026 anggaran PU sudah di bawah Rp1 triliun, padahal biasanya Rp2–3 triliun. Pernah juga sampai Rp4 triliun,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus melakukan optimalisasi dengan prioritas ketat.
Proyek pemeliharaan pada jalan yang masih tergolong baik tidak lagi menjadi fokus utama, melainkan difokuskan ke jalan yang rusaknya dibawah 60%.
Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim itu juga menyebutkan, anggaran perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tahun depan masih tersedia sebesar Rp100 miliar.
Selain itu, Kaltim juga mendapatkan dukungan pendanaan dari Kementerian PUPR sekitar Rp420 miliar.
“Insya Allah akhir tahun 2026 jalan di Mahakam Ulu sudah mulus sampai Ujoh Bilang,” tegasnya.
Terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim, pemprov masih menunggu finalisasi dan siap diluncurkan minggu ini. Serta mengingatkan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan melihat perkembangan ekonomi daerah dan mengikuti kebijakan nasional juga evaluasi.
Pemprov juga mengungkapkan minat besar investor terhadap sektor Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA).
“Saat ini ada tiga kompetitor yang ingin berinvestasi di Kaltim. Ketiganya sangat menarik karena memberikan potensi pendapatan asli daerah signifikan,” ujarnya.
Wakil Gubernur, Seno Aji juga mengatakan bahwa pemprov akan menggelar beauty contest untuk memilih investor terbaik yang akan menggarap proyek PLTSA tersebut. (Adv Diskominfo Kaltim)
Editor: Nur Alim
