Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong penguatan program percepatan penurunan stunting di seluruh daerah kabupaten/kota.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa, 18 November 2025.
“Berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo, penurunan stunting di 2025 ditargetkan 18,8 persen,” katanya.
“Angka stunting beberapa waktu terakhir di nasional berada pada angka 19,8 persen, sedangkan Kalimantan Timur masih sangat tinggi, kita pernah mencapai 22,9 persen sekarang sudah menurun 22,2 persen” ujar Wagub Kaltim, Seno Aji.
“Artinya, jika kita ingin mengejar angka ketertinggalan, diperlukan upaya yang lebih cepat dan terarah,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi tiga daerah yang berhasil menurunkan angka stunting, Kutai Kartanegara, Bontang dan Samarinda.
Namun, beberapa daerah lain seperti Kutai Timur dan Balikpapan disebut masih memerlukan perhatian khusus agar capaian provinsi dapat berada di bawah rata-rata nasional.
Seno Aji menjelaskan kembali arahan Presiden No 72 tahun 2021 mengenai dua jenis intervensi yang harus dilaksanakan.
“Yang pertama, Intervensi spesifik meliputi pemenuhan gizi ibu hamil, remaja putri, ASI eksklusif, amunisasi, hingga penanganan gizi buruk,” katanya.
“Yang kedua, intervensi sensitif mencakup akses sanitasi, pendidikan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, hingga lingkungan yang sehat,” terangnya.
Intervensi sensitif, menurutnya, membutuhkan koordinasi intensif lintas OPD di tingkat daerah.
“Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik antara provinsi dan kabupaten/kota sehingga stunting yang dimulai sejak ibu hamil bisa kita waspadai, termasuk kemungkinan terjadinya stunting pada anak,” ujarnya.
Seno Aji turut menyoroti tingginya kasus stunting pada kelompok usia 0–11 bulan. Berdasarkan diskusinya dengan salah satu Dokter, usia tersebut merupakan kelompok rawan akibat perbedaan timbangan dan tinggi badan.
Ia juga mengusulkan agar standar pengukuran mempertimbangkan kelompok usia di atas 5 tahun, karena pertumbuhan manusia berlangsung hingga sekitar usia 15 tahun.
“Kemudian selain dimulai dari kandungan program distribusi tablet tambah darah, edukasi gizi dan lain sebagainya, bukan lagi soal kegiatan rutin tetapi sebagai instrumen menyelamat untuk para generasi kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Seno melihat adanya keterbatasan akses air bersih bagi masyarakat di pesisir Sungai Mahakam.
Menurutnya, OPD terkait harus meningkatkan pengawasan agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, terutama bagi warga yang masih menggunakan air sungai secara langsung.
Seno Aji kembali menegaskan bahwa prevalensi stunting di Kaltim masih sangat jauh di atas angka nasional.
Karena itu, kepala daerah harus memperkuat intervensi pada masyarakat berisiko. Kolaborasi dengan Baznas, dinas sosial, dan OPD lain perlu diperkuat agar bantuan tersalurkan tepat sasaran.
Menargetkan peningkatan signifikan, Seno Aji berharap bahwa pada akhir 2025 atau awal 2026 angka stunting Kaltim dapat mendekati bahkan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 18,8%.
Setiap daerah telah memiliki peta wilayah prioritas dan peta keluarga berisiko, sehingga langkah selanjutnya ialah membuka posko-posko intervensi dan memberikan penanganan secara langsung.
Berdasarkan data, terdapat 39.130 kasus stunting di Kaltim. Dengan pemetaan wilayah yang jelas, pemerintah percaya dapat menentukan lokasi intervensi paling membutuhkan sehingga bantuan dapat diberikan secara optimal.
Seno Aji berharap rapat kordinasi ini menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat pencegahan stunting pada 2025-2026.
“Harapan kami, pertemuan ini memberikan keputusan yang berdampak nyata terhadap penurunan prevalensi stunting di seluruh kabupaten/kota,” pungkasnya.
