Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan komitmennya terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengalokasikan Rp1,4 triliun untuk menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi 126 ribu mahasiswa dari seluruh PTN-PTS Kaltim di 2026.
Kebijakan ini ditegaskan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam konferensi pers usai peluncuran program Peta Polpen, Buku Pintar Gaspol Pendidikan dan penyerahan simbolis UKT Gratispol di Gedung Olah Bebaya, Senin, 17 November 2025.
“InsyaAllah tahun depan, mulai mahasiswa S1 sampai S3 semuanya sudah kita siapkan. Untuk 126 ribu mahasiswa Kaltim, anggarannya Rp1,4 triliun,” tegas Gubernur Rudy.
Untuk tahun 2025, Pemprov Kaltim sudah menyalurkan Rp44,153 miliar untuk membiayai UKT 32.853 mahasiswa penerima Gratispol. Sebagian besar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah menyelesaikan proses administrasi, sementara beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) masih dalam tahap pelengkapan berkas.
“Sisanya masih berproses, terutama untuk perguruan tinggi swasta yang administrasinya harus lengkap dulu,” jelas Rudy.
Ia memastikan bahwa dari sisi anggaran tidak ada kendala. Pemerintah hanya menunggu kampus melengkapi persyaratan agar proses penyaluran bisa dilakukan.
“Anggarannya sudah siap. Begitu administrasi PTS selesai, distribusi langsung diluncurkan,” tambahnya.
Menjawab pertanyaan terkait mahasiswa yang terlanjur membayar UKT semester pertama, Gubernur Rudy memastikan bahwa dananya akan dikembalikan melalui kampus masing-masing sesuai mekanisme.
“Itu dikembalikan nanti, direimburse di perguruan tinggi masing-masing. Sudah ada satgas di tiap kampus untuk mengawal proses ini,” jelasnya.
Di tengah isu pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat hingga 70 persen, Gubernur Rudy memastikan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu fokus pembangunan SDM Kaltim.
“Itu nanti dulu. Kita utamakan bangun dulu infrastruktur manusianya. Kalau SDM bagus, yang lainnya akan gampang. Yang penting masyarakat terpenuhi,” tegasnya.
Dengan skema pembiayaan pendidikan yang diperluas hingga S3, Pemprov Kaltim berharap akses perguruan tinggi semakin merata dan tidak ada lagi mahasiswa yang tertunda pendidikannya karena beban biaya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari enam program unggulan Gratispol, yang diharapkan mampu memperkuat fondasi Generasi Emas Kaltim menyongsong 2045.
