Pasuruan, infosatu.co – Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur (Jatim) menggelar kegiatan Evaluasi dan Desk Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan III Tahun Anggaran 2025, Selasa 7 Oktober 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan di Grand Palace Malang dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko.
Turut hadir perwakilan dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur, Rica Fuspita, serta para Kepala Perangkat Daerah pengampu SPM.
Di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra, Inspektur Kabupaten, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Juga Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Satpol PP, Kepala BPKPD, Kepala BPBD, Kepala Bappelitbangda, Direktur RSUD Bangil, Direktur RSUD Grati, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
Dalam laporannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Diano Vela Fery Santoso, menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Evaluasi ini dilakukan agar kita dapat mengidentifikasi kendala serta merumuskan strategi perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya,” jelas Diano.
Sementara itu, Sekda Yudha Triwidya Sasongko dalam sambutannya menegaskan bahwa hasil evaluasi sementara menunjukkan masih terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki dalam penyusunan dan pelaporan SPM tahun berjalan.
“Di antaranya terkait penetapan target penerima layanan dasar, sinkronisasi pelaporan realisasi capaian dengan realisasi anggaran, serta pentingnya koordinasi intensif antara Bagian Tata Pemerintahan dan Bappelitbangda dengan perangkat daerah pengampu SPM menjelang batas waktu pelaporan,” terang Yudha.
Yudha juga menekankan pesan Bupati Pasuruan agar pelaksanaan SPM dilakukan secara kolaboratif dan sinkron antar perangkat daerah, tanpa adanya ego sektoral.
Dengan demikian, capaian SPM Kabupaten Pasuruan dapat dilaporkan secara maksimal.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan beberapa langkah percepatan yang perlu dilakukan dalam waktu dekat, seperti membangun komitmen bersama untuk memprioritaskan SPM dari sisi pendanaan, pelaksanaan, dan ketertiban laporan.
Ia juga menegaskan pentingnya memastikan integrasi pelaksanaan SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
“Harapannya, dalam dua hari pelaksanaan desk ini, seluruh perangkat daerah dapat memaksimalkan proses evaluasi dan pelaporan, sehingga implementasi SPM Kabupaten Pasuruan tahun 2025 dapat mencapai target yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
