Jakarta, infosatu.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kasus keracunan terjadi di berbagai daerah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan program tersebut, melainkan memperbaiki kekurangan yang ada.
Ia menyebut, sebagian besar dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam insiden keracunan terbukti tidak mematuhi prosedur operasional standar.
“Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan. Tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki,” ujar Prasetyo di Jakarta, Minggu, 5 Oktober 2025.
Menurut dia, catatan yang diterima pemerintah menunjukkan hampir seluruh kasus bermula dari pengelolaan dapur yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan.
Kondisi ini, kata Prasetyo, harus menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tidak berulang.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat pelaksanaan MBG.
Regulasi itu, menurutnya, akan segera rampung pada pekan ini.
“Nah Perpres ini untuk menyempurnakan atau memperbaiki semaksimal mungkin pelaksanaan dari program makan bergizi gratis,” kata Prasetyo.
Pemerintah, lanjutnya, berupaya menampung berbagai masukan dari masyarakat maupun lembaga terkait.
Hal itu dianggap penting untuk memastikan program yang ditujukan bagi pemenuhan gizi anak bangsa dapat berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan.
Sejak digulirkan, program MBG telah menyalurkan makanan ke berbagai wilayah.
Namun, kasus keracunan yang tercatat hingga kini sudah berdampak pada 6.457 orang.
Badan Gizi Nasional (BGN) menilai lemahnya sanitasi air di banyak dapur MBG menjadi faktor krusial yang perlu segera dibenahi.
BGN menegaskan, sanitasi yang buruk dapat memicu kontaminasi makanan sehingga meningkatkan risiko keracunan.
Lembaga ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur, termasuk pemantauan distribusi bahan pangan, kualitas air, serta kebersihan fasilitas.
Dengan keluarnya Perpres, pemerintah berharap MBG dapat berjalan lebih ketat dan terarah.
Perbaikan sistem di tingkat dapur dipandang sebagai kunci keberlanjutan program yang menyangkut pemenuhan gizi masyarakat luas.
Pemerintah berkomitmen melanjutkan program ini sembari menutup celah kelemahan yang selama ini memunculkan persoalan.
