Samarinda, Infosatu.co – Dua sekolah rakyat rintisan di Kota Samarinda ditargetkan mulai beroperasi pada awal September 2025.
Fasilitas pendidikan tersebut berada di SMAN 16 Samarinda di Jalan Perjuangan dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, Kalimantan Timur,(Kaltim) di Jalan Untung Suropati.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Muhammad Ishak menjelaskan, kedua sekolah ini merupakan bagian dari program nasional pembangunan sekolah rakyat tahap 1 yang digagas Kementerian Sosial.
“Untuk Kaltim, baru satu dari tiga usulan sekolah rakyat yang disetujui, yakni di Samarinda, tepatnya di Jalan Palaran dekat Stadion Palaran,” ujarnya di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Selasa, 12 Agustus 2025.
Selain dua sekolah yang beroperasi September, satu sekolah rakyat rintisan lainnya berlokasi di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim, Jalan Cipto Mangunkusumo, yang akan memulai kegiatan pada 15 Agustus 2025.
Andi menyebut, BPMP masuk kategori tahap 1B, sedangkan BPVP dan SMAN 16 Samarinda termasuk tahap 1C.
Sekolah rakyat rintisan di BPMP akan menampung siswa jenjang SMP dan SMA. Sementara itu, sekolah rakyat rintisan tahap 1C di BPVP dan SMAN 16 akan menerima siswa dari tingkat SD hingga SMA.
Saat ini, kedua sekolah tahap 1C masih dalam tahap pemenuhan dan perbaikan sarana-prasarana hingga akhir Agustus 2025.
Andi menegaskan, fasilitas seperti kursi, meja, dan kasur disiapkan untuk memastikan operasional dapat dimulai tepat waktu.
“Harapannya, pada awal September semuanya sudah siap, termasuk kelengkapan sarana belajar dan menginap,” katanya.
Salah satu kendala utama adalah rekrutmen siswa SD. Setiap sekolah tahap 1C menargetkan pembukaan dua kelas untuk tingkat SD, dengan masing-masing kelas berisi 25 siswa. Namun, proses pencarian calon siswa masih menemui hambatan.
“Anak-anak SD ini masih kecil, sehingga ada tantangan kesiapan orang tua untuk melepas anaknya. Begitu juga dengan kesiapan anak untuk berpisah dari orang tua,” jelasnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diatasi sebelum akhir Agustus 2025, sehingga penerimaan siswa dan persiapan fasilitas dapat selesai sesuai jadwal.
Mengenai isu maraknya guru dan tenaga pengajar sekolah rakyat yang mengundurkan diri di beberapa daerah, Andi menegaskan belum ada laporan untuk wilayah Samarinda.
“Kami belum menerima informasi resmi. Rekrutmen guru dan kepala sekolah sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),” ujarnya.
Dengan dimulainya operasional sekolah rakyat rintisan ini, Pemerintah Provinsi Kaltim berharap program tersebut dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
