Samarinda, infosatu.co – Meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan serius kalangan legislatif.
Fenomena ini dinilai mencerminkan lemahnya ketahanan keluarga dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi hingga gempuran budaya digital.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengungkapkan, krisis dalam rumah tangga tidak bisa hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata.
Menurutnya, persoalan ini berakar dari kerentanan struktural dalam keluarga yang dipicu oleh minimnya pendidikan moral, ketimpangan ekonomi, hingga krisis literasi informasi.
“Banyak kekerasan terjadi karena nilai dasar dalam keluarga tidak kuat. Ini bukan hanya urusan hukum, tetapi soal lemahnya ketahanan sosial kita,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Keluarga.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi kerangka kebijakan untuk memperkuat peran keluarga dalam membentuk karakter, menjaga stabilitas emosional, dan melindungi anggotanya dari pengaruh negatif lingkungan.
Puji menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan pemberdayaan ekonomi sebagai langkah pencegahan.
Ia juga menyoroti bagaimana rendahnya literasi masyarakat dalam menyaring arus informasi khususnya di era digital yang turut memperburuk kondisi internal keluarga.
“Kita bukan hanya kekurangan literasi akademik, tetapi juga literasi moral dan informasi. Keluarga tidak dibekali cukup nilai untuk menyaring pengaruh media dan teknologi,” jelasnya.
Tak hanya berhenti di regulasi, DPRD Samarinda juga menuntut penguatan kelembagaan, khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).
Puji menilai, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kedua instansi ini menjadi hambatan besar dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan secara optimal.
“Tanpa dukungan anggaran yang layak, program-program strategis sulit menjangkau masyarakat luas. Ini harus menjadi fokus perhatian pemerintah kota,” kata dia.
Ia juga mengkritik orientasi kebijakan pemerintah daerah yang menurutnya terlalu terfokus pada layanan formal seperti pendidikan dan kesehatan, namun mengabaikan aspek penguatan fondasi keluarga sebagai unit sosial terkecil yang sangat menentukan.
“Banyak persoalan sosial yang kita lihat hari ini kekerasan, kenakalan remaja hingga fenomena LGBT, semuanya punya akar di keluarga. Tapi kebijakan kita belum menyasar ke sana,” tuturnya.
Sri Puji menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, yang tidak hanya bersifat reaktif tapi juga membangun dari akar.
Ia mendorong agar kebijakan publik lebih sensitif terhadap tantangan zaman, namun tetap berakar pada nilai, spiritualitas dan budaya lokal.
“Perubahan sosial memang tak bisa dihindari, tapi respons kita harus bijak dan berakar pada kekuatan nilai-nilai yang hidup di masyarakat kita,” pungkasnya.
