Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Yeni Eviliana menyebutkan bahwa pertumbuhan industri digital di daerah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia menilai sektor ini bukan hanya berkontribusi terhadap perekonomian, tetapi juga menjadi bagian dari penopang demokrasi melalui penyediaan informasi yang cepat, terbuka, dan akuntabel kepada masyarakat.
Saat ditemui di sela kegiatan kedewanan, Selasa, 29 Juli 2025, Yeni menyampaikan pandangannya terkait pentingnya kehadiran industri digital, khususnya di bidang informasi dan media, sebagai bagian dari ekosistem pembangunan yang tidak bisa diabaikan.
Menurut politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini, peran media tidak hanya sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
“Pertumbuhan media ini harus kita dukung sebab media merupakan mitra penting pemerintah,” ujar Yeni.
Ia menilai bahwa informasi publik merupakan hak dasar masyarakat yang harus difasilitasi dengan baik oleh negara.
Dalam konteks ini, kehadiran media digital memegang peran strategis untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan rakyat.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah lebih terbuka membangun kerja sama dalam penyampaian informasi kepada publik.
Pemerintah daerah, lanjut Yeni, dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi melalui sistem dan kanal digital yang dapat diakses dengan mudah.
Ia menyebut bahwa keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap jalannya roda pemerintahan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
Ia juga menyoroti persoalan anggaran media yang menurutnya perlu dikelola secara profesional dan adil.
Yeni berpendapat, penganggaran untuk media tidak bisa diperlakukan sebagai pelengkap atau sekadar formalitas.
Harus ada kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan media, khususnya media lokal yang menjadi ujung tombak diseminasi informasi di daerah.
“Kita harus cari formula yang terbaik untuk hal ini,” ungkapnya.
Yeni menyadari bahwa belum ada pola tunggal yang bisa diterapkan secara langsung.
Namun, ia meyakini dengan dialog dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, akan ditemukan model penganggaran dan kemitraan yang saling menguntungkan serta sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dalam waktu dekat, Yeni memastikan dirinya akan segera melakukan koordinasi dengan unsur pimpinan DPRD lainnya agar bisa merumuskan langkah strategis terkait penguatan ekosistem industri digital ini.
Baginya, penting untuk memastikan bahwa sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pelaku media dapat berjalan harmonis.
“Kita akan berkoordinasi secepatnya, semoga malam ini ada solusi,” sebutnya.
Dorongan Yeni sejalan dengan dinamika perubahan zaman yang menempatkan informasi sebagai kebutuhan utama masyarakat modern.
Di tengah percepatan transformasi digital, ia menekankan bahwa Kalimantan Timur tidak boleh tertinggal dalam hal pemanfaatan teknologi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan partisipatif.
Ia juga menggarisbawahi bahwa pemberdayaan media lokal harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang inklusif.
Keberadaan media, menurutnya, bukan hanya sebagai alat penyebar informasi, tetapi juga sebagai aktor pembangunan yang memiliki kemampuan untuk membentuk opini, mendorong transparansi, serta mengawasi jalannya kebijakan publik.
Dengan semangat tersebut, Yeni berharap bahwa DPRD bersama pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan dunia digital.
Ia meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari proyek fisik semata, melainkan juga dari seberapa besar ruang partisipasi yang diberikan kepada publik untuk terlibat, memahami, dan mengawal pembangunan itu sendiri.
