Samarinda, infosatu.co – Rencana investasi besar-besaran oleh perusahaan energi asal Italia, ENI senilai Rp150 triliun di Kalimantan Timur, disambut antusias oleh DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
ENI atau Ente Nazionale Idrocarburi, yang dalam bahasa Indonesia berarti Badan Nasional Hidrokarbon, merupakan perusahaan energi multinasional milik negara Italia, yang bergerak di bidang eksplorasi, produksi, penyulingan minyak dan gas, serta energi terbarukan.
ENI dikenal aktif melakukan investasi di sektor migas di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan memiliki portofolio besar dalam pengelolaan ladang gas lepas pantai, seperti di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Golkar, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa daerah harus bersiap mengamankan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dari proyek-proyek migas yang akan dijalankan perusahaan tersebut.
“Kalau nanti pada 2027 sudah ada PI 10 persen, kita wajib mengambil itu dalam kondisi apa pun,” ujar Sapto.
Hal itu disampaikan usai menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Kaltim di Hotel Mercure Samarinda pada Sabtu, 19 Juli 2025.
Sapto menyebut bahwa ENI saat ini telah mengelola sejumlah blok migas strategis di wilayah Kaltim.
Seperti Blok Rapak dan Ganal, dan baru-baru ini juga menemukan potensi gas besar yang diyakini akan memperkuat posisi energi Kaltim di tingkat nasional.
Menurutnya, bila proyek berjalan sesuai rencana, PI dari blok-blok migas baru itu akan berdampak besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkokoh struktur APBD Kaltim.
“Tambahan PI itu akan sangat membantu Pak Gubernur untuk meningkatkan pelayanan publik. Ini langkah konkret agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kekayaan sumber daya alam daerahnya,” sambung Sapto.
Pernyataan Sapto merespons pidato Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dalam acara Musda Golkar mengumumkan bahwa ENI akan mengucurkan dana investasi sekitar USD 10 miliar atau sekitar Rp150 triliun.
Dana itu akan difokuskan pada pengembangan Blok Merakes dan Blok Jangkrik di lepas pantai Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Selat Makassar.
“Insya Allah pada 2027 ENI mulai berproduksi. Kami akan minta PI-nya, minimal sebagian bisa diberikan ke pemerintah daerah Kalimantan Timur,” kata Bahlil dalam sambutannya.
Ia juga menekankan bahwa investasi ini akan berdampak luas, mulai dari peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga penguatan hilirisasi energi nasional.
Selain pengelolaan gas alam, Bahlil juga menyinggung adanya rencana pengembangan pabrik etanol sebagai bagian dari ekosistem energi bersih di Kaltim.
Bahlil menilai Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam mendukung transisi energi nasional sekaligus menopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa mendatang.
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak di daerah turut proaktif dalam mengamankan hak-haknya atas proyek besar ini.
DPRD Kaltim melalui Komisi II, lanjut Sapto, berkomitmen untuk mengawal proses PI agar benar-benar bisa dinikmati oleh daerah.
Menurutnya, pengawasan dan sinergi antar lembaga menjadi penting agar daerah tidak hanya menjadi lokasi eksplorasi energi, tetapi juga turut menikmati hasilnya.
“Jangan sampai kita hanya jadi penonton di tanah sendiri. Kita harus bersatu memperjuangkan hak PI itu, karena itu milik rakyat Kaltim,” pungkas Sapto.
