Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa proses seleksi calon direksi badan usaha milik daerah (BUMD) tidak boleh semata-mata mengandalkan kelengkapan administratif.
Tetapi juga harus mempertimbangkan secara serius rekam jejak serta kepercayaan publik terhadap para kandidat.
Pernyataan ini disampaikan Firnadi menanggapi masuknya nama I Gusti Ngurah Askhara, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Tbk, dalam daftar 82 nama yang lolos seleksi administrasi pelamar calon direksi BUMD di Kalimantan Timur.
I Gusti Ngurah Askhara sebelumnya diberhentikan dari jabatannya pada 2019 karena terlibat dalam skandal penyelundupan suku cadang Harley Davidson dan sepeda Brompton melalui pesawat baru Garuda.
Kini, Askhara kembali mencuat sebagai salah satu kandidat yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk menduduki posisi strategis di PT Migas Mandiri Pertama (MMP), salah satu anak perusahaan BUMD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami akan meminta klarifikasi dari Panitia Seleksi (Pansel) terkait masuknya nama tersebut. Meski seleksi administratif telah memiliki rambu-rambu formal, proses ini tidak boleh terjebak dalam pendekatan yang sekadar normatif,” kata Firnadi saat ditemui awak media pada Senin, 14 Juli 2025.
Firnadi menekankan bahwa integritas dan profesionalisme tidak cukup hanya diukur dari dokumen administratif, tetapi harus ditinjau dari rekam jejak dan reputasi seseorang dalam mengelola tanggung jawab publik.
Ia menyarankan agar tahapan seleksi berikutnya juga melibatkan pertimbangan atas persepsi masyarakat sebagai wujud akuntabilitas kepada publik.
“Untuk tahapan berikutnya, saya kira pendapat masyarakat harus menjadi catatan penting bagi tim seleksi agar diperhatikan secara serius,” tambahnya.
Ia juga menarik perbandingan dengan dunia politik, di mana seseorang yang memiliki catatan hukum tetap bisa mencalonkan diri selama syarat formal terpenuhi.
Namun, dalam dunia bisnis, apalagi yang mengelola kepentingan publik seperti BUMD, menurutnya harus ada standar integritas yang jauh lebih tinggi.
“Dalam dunia usaha yang bertumpu pada kepercayaan publik, rekam jejak menjadi hal krusial. Apakah pengalaman buruk masa lalu tidak akan berimbas pada performa perusahaan jika yang bersangkutan terpilih nanti? Ini perlu menjadi perhatian,” ujarnya.
Ia juga mencermati meningkatnya minat terhadap posisi strategis di BUMD Kaltim, khususnya di PT Migas Mandiri Pertama (MMP), yang menurutnya wajar mengingat potensi ekonomi besar yang dimiliki perusahaan tersebut.
Namun, besarnya minat itu justru harus diiringi dengan seleksi yang lebih ketat dan berintegritas tinggi.
“Ini soal aset daerah, soal perusahaan yang mengelola kepentingan publik. Tidak boleh main-main. Proses seleksinya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Firnadi.
Lebih lanjut, dia mengapresiasi keterlibatan publik dalam mengawasi proses seleksi direksi BUMD.
Menurutnya, respons masyarakat menunjukkan adanya harapan besar terhadap tata kelola BUMD yang lebih akuntabel dan profesional.
“Saya yakin panjangnya proses seleksi bisa menangkap semua dinamika ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan perhatian terhadap proses ini,” tuturnya.
Ia berharap Panitia Seleksi tidak hanya menilai dari aspek administratif saja, tetapi benar-benar mempertimbangkan faktor rekam jejak, kapabilitas, dan integritas para kandidat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan BUMD sangat bergantung pada siapa yang diberi amanah untuk memimpin.
“Kalau pemimpinnya tidak punya integritas dan kepercayaan publik rendah, maka bagaimana mungkin perusahaan bisa dipercaya mengelola aset publik dengan benar? Kita butuh pemimpin yang tidak hanya pintar, tetapi juga bisa dipercaya,” pungkasnya.
