Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Samarinda tidak lagi bisa dilakukan secara reaktif dan parsial.
Ia mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) untuk mengambil langkah strategis dan sistematis yang menyasar akar persoalan banjir, khususnya dari wilayah hulu dan kawasan dalam kota.
Menurutnya, dua langkah konkret yang perlu segera diambil adalah pembangunan bendungan pengendali (bendali) di hulu Sungai Karangmumus dan pengerukan total Waduk Benanga.
Keduanya dinilai sebagai solusi jangka panjang yang harus segera dieksekusi, mengingat intensitas banjir di Kota Samarinda kian meningkat dari tahun ke tahun.
“Kalau kita tidak mulai sekarang, lima sampai sepuluh tahun ke depan banjir bisa makin parah, dan saat itu solusinya mungkin sudah tidak ada. Sekarang masih ada solusi, tinggal kemauan politik dan eksekusi teknisnya saja,” kata Subandi saat ditemui di Gedung DPRD Kalimantan Timur pada Senin, 14 Juli 2025.
Ia menjelaskan, lokasi bendali yang diusulkan berada di kawasan atas Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto), tepatnya di wilayah Sungai Siring, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menurutnya, sebagian besar aliran air yang bermuara ke Sungai Karangmumus di Samarinda berasal dari kawasan tersebut.
Tanpa kendali aliran dari hulu, maka daya tampung sungai di tengah kota tidak akan cukup menahan limpasan saat curah hujan tinggi.
“Pemerintah provinsi harus menjadi motor penggerak agar pembangunan pengendali banjir ini bisa tersinergi antarwilayah. Ini tidak bisa ditangani oleh satu daerah saja, karena sistem hidrologi kita melintasi batas administrasi,” tegasnya.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya normalisasi Waduk Benanga.
Ia menyebut sedimentasi yang semakin parah telah mengurangi kapasitas tampung waduk secara drastis, membuatnya tak lagi mampu menampung limpasan air saat hujan lebat.
Akibatnya, banjir lebih mudah meluas ke wilayah pemukiman di Samarinda.
Ia berharap dua usulan itu bisa masuk dalam prioritas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, baik di level provinsi maupun melalui dukungan dana dari pemerintah pusat.
“Pembangunan pengendali banjir tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Kita butuh kolam retensi, folder, embung, saluran drainase, sampai pompa air di titik-titik rawan,” jelasnya.
Menurut Subandi, selama ini penanganan banjir masih bersifat reaktif dan darurat, hanya dilakukan setelah banjir terjadi.
Padahal, pendekatan seperti itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
“Kalau kita hanya tambal sulam, hasilnya juga akan begitu-begitu saja. Harus ada langkah sistematik dan berkelanjutan,” tuturnya.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur drainase dalam kota dan penambahan embung-embung baru.
Menurutnya, air hujan yang turun di pusat kota harus segera tersalur keluar, agar tidak menimbulkan genangan berkepanjangan.
“Dalam konteks perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, Samarinda sudah masuk titik kritis. Ini bukan lagi soal perencanaan, tapi soal bertahan hidup dari bencana yang bisa datang sewaktu-waktu,” pungkasnya.
