Samarinda, infosatu.co – Upaya pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur terus didorong oleh berbagai pihak, termasuk DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan pentingnya memaksimalkan skema pembiayaan yang tersedia, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, agar UMKM di daerah seperti Kutai Kartanegara (Kukar) dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Ia menyebutkan bahwa secara nasional, pemerintah telah menyediakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka.
Namun, tidak semua pelaku UMKM memahami atau mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, seperti pencatatan keuangan yang rapi dan administrasi usaha yang terstruktur.
“UMKM secara mandiri itu kan sebuah entitas usaha, baik dia perorangan maupun berkelompok. Dalam skema pembiayaan pihak perbankan, memang ada yang sudah disiapkan pemerintah secara nasional. Kita punya KUR namanya, Kredit Usaha Rakyat, yang berbunga rendah dan itu bisa diakses terbuka oleh masyarakat sepanjang mereka menyesuaikan,” ujarnya pada Senin, 14 Juli 2025.
Selain KUR, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah menggulirkan program Kredit Kukar Idaman, yang menawarkan pembiayaan berbunga 0 persen.
Firnadi menyebut program ini sebagai langkah progresif yang patut dipertahankan dan diperluas jangkauannya.
Ia juga menyampaikan bahwa program tersebut telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tingkat kemacetan yang sangat rendah.
“Kalau khusus di Kukar, itu sudah ada program Kredit Kukar Idaman yang bahkan 0 persen bunganya. Sekarang dalam pengelolaan di Kukar sudah berjalan baik, bahkan tingkat kemacetan hanya sekitar 1 persen, dan mereka sudah mengelola UMKM lebih dari 30 miliar rupiah yang sudah dilaporkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Dia juga menekankan pentingnya pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan pengetahuan dalam pengelolaan usaha, termasuk dalam hal pelaporan keuangan.
Hal ini, menurutnya, akan sangat membantu saat ingin mengakses pembiayaan dari perbankan.
“Rakyat memang harus belajar banyak untuk menyesuaikan dengan pola perbankan. Pendapatan, pinjaman, pelaporan keuangan, itu juga merupakan pilar kemajuan dari usaha yang dibangun oleh masyarakat,” tambahnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah, khususnya dinas koperasi dan UMKM, untuk aktif melakukan pendampingan kepada pelaku usaha agar dapat mengakses fasilitas-fasilitas kredit yang sudah disiapkan.
“Program itu peluang, tapi juga perlu intervensi dalam bentuk edukasi. Jangan sampai program tersedia tapi tidak terserap karena pelakunya tidak siap,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan program pembiayaan yang ada karena dana tersebut pada dasarnya merupakan dana rakyat juga, yang dititipkan melalui penyertaan modal ke perbankan.
Oleh sebab itu, pemanfaatannya harus maksimal dan tepat sasaran.
“Termasuk KUR dan program lain, itu bagian dari upaya negara mendorong ekonomi kerakyatan. Sudah saatnya pelaku UMKM melihat usaha mereka bukan sekadar aktivitas sampingan, tapi sebagai tulang punggung ekonomi daerah,” pungkasnya.
