Samarinda, infosatu.co – Perkembangan teknologi digital yang pesat tidak hanya membawa kemudahan dalam pelayanan publik dan komunikasi, tetapi juga membuka ruang bagi masuknya berbagai konten negatif yang dapat merusak tatanan sosial.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, H Muhammad Faisal, menyoroti hal ini dalam ceramah umum bertajuk Digitalisasi Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Timur, yang digelar di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim pada Kamis, 17 Juli 2025.
Dia memaparkan sejumlah data nasional yang menunjukkan tingginya akses terhadap konten negatif di dunia digital.
Berdasarkan catatan dari Agustus 2018 hingga 31 Desember 2023, ditemukan sedikitnya 12.547 kasus penyebaran berita bohong atau hoaks yang tersebar di berbagai platform digital.
Namun, angka yang lebih mengkhawatirkan datang dari kategori konten pornografi yang mencapai 1.950.794 akses selama periode tersebut.
Tidak kalah mencemaskan, praktik judi online tercatat melibatkan 969.308 pengguna, sementara kasus penipuan daring telah menimpa 14.603 orang di Indonesia.
“Ini data yang tidak bisa kita abaikan. Kita memang sedang mendorong transformasi digital, tapi jangan sampai ruang digital kita diisi oleh hal-hal negatif yang merusak generasi,” tegasnya.
Menurutnya, era digital menuntut bukan hanya kecakapan teknis, tetapi juga tanggung jawab sosial.
Maraknya konten bermuatan negatif menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan infrastruktur dan aplikasi belum sejalan dengan peningkatan literasi digital masyarakat.
Ia menyebut bahwa penyebaran hoaks, pornografi, dan perjudian daring merupakan bukti nyata bahwa ruang digital kita masih rentan disalahgunakan.
Oleh sebab itu, ASN sebagai bagian dari aparatur negara harus mengambil peran dalam menyebarkan informasi yang benar dan mendidik masyarakat untuk menggunakan internet secara bijak.
“Kalau kita tidak siapkan masyarakat dengan pemahaman yang benar, maka digitalisasi justru jadi bumerang. Perubahan teknologi harus dibarengi dengan perubahan cara berpikir dan cara berperilaku di dunia maya,” ujarnya.
Faisal juga menyinggung soal penggunaan media sosial dan aplikasi digital yang kian intens.
Berdasarkan data global terbaru, terdapat 8,65 miliar perangkat ponsel aktif di dunia, melebihi jumlah penduduk global karena satu orang bisa memiliki lebih dari satu perangkat.
Sementara itu, jumlah pengguna internet global mencapai 5,35 miliar orang dan pengguna media sosial mencapai 5,04 miliar.
Di Indonesia, aplikasi yang paling sering digunakan adalah WhatsApp, diikuti oleh Instagram dan Facebook.
Namun, dari sisi durasi penggunaan bulanan, TikTok mencatat waktu rata-rata tertinggi dengan 26 jam per bulan. Aplikasi YouTube menyusul dengan 23 jam, sementara WhatsApp digunakan selama rata-rata 13 jam per bulan.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sangat aktif di media sosial. Maka penting untuk memastikan bahwa aktivitas itu membawa manfaat, bukan justru memperparah kerusakan moral atau menjerumuskan pengguna ke hal-hal ilegal,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa upaya melawan konten negatif dan memperkuat literasi digital tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah pusat.
ASN di daerah juga harus aktif berperan sebagai ujung tombak dalam menyampaikan informasi yang benar dan menjadi contoh bagi masyarakat.
Dia menyinggung kembali soal pentingnya pola pikir digital atau digital mindset dalam tubuh birokrasi.
Menurutnya, literasi dan teknologi tidak akan berjalan optimal jika aparatur pemerintah tidak memiliki semangat untuk berubah dan beradaptasi dengan zaman.
“Mindset digital itu pondasi. Kalau ASN punya mindset kolaboratif dan terbuka, saya yakin kita bukan hanya akan meminimalkan dampak negatif internet, tapi juga menjadikan digitalisasi sebagai alat untuk melayani dengan lebih baik,” pungkasnya. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Nur Alim
