Samarinda, infosatu.co – Proses seleksi terbuka untuk 10 jabatan direksi di lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memasuki tahapan krusial.
Meski panitia seleksi (pansel) telah memulai serangkaian tes lanjutan, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengingatkan agar penunjukan direksi tidak dilakukan secara serampangan atau hanya berbasis kedekatan.
“Jangan sampai orang yang memimpin malah yang targetnya menunggu suntikan modal saja,” tegas Ananda saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa, 15 Juli 2025.
Ia menyoroti kebiasaan lama yang membuat banyak BUMD baru mulai bergerak setelah mendapatkan sokongan dana dari pemerintah.
Menurutnya, seorang pemimpin yang kompeten harus bisa menggerakkan roda bisnis tanpa harus tergantung pada dana segar dari APBD.
“Kalau pemimpinnya benar-benar piawai, BUMD tak perlu pusing memutar modal yang ada. Malahan mereka mampu melipatgandakan keuntungan dari bisnis yang dijalankan. Dan tentunya harus pilih yang rekam jejaknya bersih,” lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut.
Lima BUMD yang sedang mencari direksi baru antara lain, PT Migas Mandiri Pratama (MMP), PT Melati Bhakti Satya (MBS), PT Ketenagalistrikan Kaltim, PD Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera, dan PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS).
MMP dan MBS masing-masing mencari tiga direksi, yakni Direktur Utama, Direktur Keuangan dan SDM, dan Direktur Operasional.
Sementara PT Ketenagalistrikan membutuhkan dua direksi untuk posisi Direktur Utama dan Direktur Operasional. Adapun PD Kehutanan dan PT BKS masing-masing membuka satu posisi Direktur.
Seleksi administrasi untuk seluruh jabatan telah selesai pada 10 Juli 2025.
Selanjutnya pansel mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan pada 14–16 Juli, diikuti penulisan makalah pada 17 Juli, dan wawancara mendalam pada 18–20 Juli 2025.
Ananda meminta agar proses seleksi dijalankan secara profesional dan objektif.
Menurutnya, pansel harus benar-benar mempertimbangkan kualitas manajerial dan kepemimpinan calon agar BUMD tidak hanya sekadar eksis, tetapi bisa mandiri dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
“Pansel pasti punya kriteria dan catatan seperti apa yang ideal. Kita percayakan yang terbaik,” pungkasnya.
