Bontang, infosatu.co – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Saeful Rizal melakukan kunjungan kerja ke Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Kunjungan tersebut dilakukan pada Kamis, 10 Juli 2025 pekan lalu, untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan tenaga kesehatan Kota Bontang.
Dalam kunjungannya, beberapa hal disampaikan Saeful, mulai dari persoalan kebutuhan fasilitas kesehatan, sistem aplikasi layanan, hingga isu seputaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Beberapa hal kami sampaikan, termasuk aspirasi dari Puskesmas Bontang Selatan dan Bontang Utara,” kata dia kepada media ini, Selasa 15 Juli 2025.
Saeful bilang, dia menyampaikan kepada Kemenkes RI perihal wacana pendirian rumah sakit Tipe D dan Puskesmas Pembantu (Pustu).
Namun dari penjelasan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kemenkes, kewenangan mereka terbatas pada pengelolaan tenaga kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara tenaga kesehatan non ASN bukan ranah mereka.
Selain infrastruktur, Saeful juga mengusulkan pengembangan sistem aplikasi yang terintegrasi.
Banyak tenaga medis berharap, bahwa sistem digital yang komprehensif, dengan begitu cukup satu kali mengisi data sudah bisa terhubung ke semua layanan.
“Tentang link aplikasi agar dikomunikasikan ke dirjen kesehatan dan komunikasi, sehingga belum punya jawaban persisnya seperti apa,” tambah dia.
Bukan hanya itu, lanjutnya, dia juga membawa aspirasi masyarakat mengenai layanan BPJS.
Dirinya menerima aduan mengenai pasien yang belum pulih setelah 4 hari masa perawatan diminta untuk pulang dari rumah sakit.
“Ini kami sampaikan ke Kemenkes dan mereka menjawab agar dikomunikasikan langsung dengan BPJS, nanti kami koordinasikan dengan BPJS daerah Kota Bontang,” terangnya.
Sementara, perihal kabar bahwa BPJS hanya menanggung 50 persen biaya operasi, dia tegaskan informasi itu tidak benar.
Sebab, usai mendapat kabar seperti itu, Saeful Rizal langsung mengkonfirmasi kepada Kepala BPJS Bontang.
“Tapi setelah saya komunikasi dengan pimpinan BPJS Bontang ternyata tidak, 100 persen dibayar,” tutup Politisi Partai PKS itu.
