Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim), Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menyusun rencana pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada sektor pendidikan.
Menurutnya, program unggulan seperti GratisPol memang layak didukung, tetapi sektor lain seperti kesehatan, sosial, dan infrastruktur juga harus mendapatkan porsi perhatian yang seimbang.
Pernyataan itu disampaikan olehnya usai mengikuti rapat lanjutan percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur pada Rabu, 9 Juli 2025.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat.
“Yang kita bangun bukan hanya sektor pendidikan saja, tetapi juga sosial, kesehatan, dan infrastruktur. Semua ini harus diperhatikan dengan seimbang dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran pemerintah provinsi,” terangnya.
Menurutnya, program-program strategis seperti GratisPol sudah berada di jalur yang tepat dari sisi regulasi dan teknis.
Namun dalam konteks pembangunan jangka menengah, seluruh sektor harus berjalan beriringan.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah tak boleh terpaku pada satu sektor dan mengabaikan sektor lainnya.
“Tadi kami sudah mendapatkan penjelasan teknis, termasuk soal BPJS dan nomenklatur program. Semua sudah disusun dengan baik,” katanya.
“Tapi kami juga ingin memastikan sektor lainnya tidak tertinggal, karena kesejahteraan masyarakat itu bersifat holistik,” ujarnya.
Syarifatul juga menyoroti pentingnya kejelasan data dan perjanjian kerja sama (PKS) dalam setiap program.
Menurutnya, ketika program sudah dalam tahap PKS, maka data penerima manfaat sudah valid dan kebutuhan anggaran bisa dihitung secara pasti.
“Kalau sudah PKS, kita tahu siapa yang dibiayai dan berapa yang dibutuhkan. Tapi semua ini harus dilihat secara menyeluruh. Kita tidak bisa menggelontorkan anggaran besar ke satu sektor dan melupakan yang lain,” katanya.
Ia mengakui bahwa program GratisPol merupakan salah satu terobosan paling progresif di Indonesia.
Dengan dukungan pembiayaan pendidikan hingga ke jenjang S3, program ini secara nyata membuka peluang pendidikan bagi masyarakat Kaltim secara lebih luas.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa program sebaik apa pun tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Namanya terobosan itu memang perlu diuji, dilihat efektivitasnya. Dan kita juga harus jujur bahwa kemampuan anggaran kita punya batas. Makanya perlu skala prioritas yang adil antar sektor,” jelasnya.
Dalam evaluasi anggaran, kata dia, telah dilakukan kajian dan validasi bahwa rata-rata bantuan Rp5 juta per mahasiswa sudah mencukupi kebutuhan.
Hanya pada kasus-kasus tertentu, seperti mahasiswa kedokteran, biaya bisa lebih besar. Namun itu pun bisa dikendalikan.
“Ada yang bilang sampai Rp20 juta, tapi itu kasus khusus. Secara umum sudah tercakup. Ini penting agar penganggaran tidak membengkak dan tetap efisien,” ujarnya.
Syarifatul menutup dengan menyampaikan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal jalannya program-program strategis dalam RPJMD, bukan hanya dalam konteks pendidikan, tapi juga keseimbangan antar sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat luas.
