Samarinda, infosatu.co – Isu keterbatasan jaringan telekomunikasi dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah-wilayah kepulauan Kalimantan Timur (Kaltim).
Keterbatasan tersebut terjadi terutama di Pulau Maratua, menjadi perhatian serius DPRD Kaltim.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Husin Djufri, menyampaikan keluhan masyarakat yang hingga kini masih kesulitan akses sinyal dan distribusi energi.
“Kita sudah turun langsung dan menerima masukan masyarakat. Mereka kesulitan berkomunikasi karena sinyal sangat lemah,” katanya.
“Bahkan tidak ada di beberapa kampung. Padahal ini kawasan wisata yang butuh konektivitas,” ujarnya usai ditemui setelah rapat di Gedung DPRD, pada Rabu 9 Juli 2025.
Husin menilai lemahnya jaringan telekomunikasi di Pulau Maratua sangat bertolak belakang dengan statusnya sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata Kaltim.
Apalagi, wisatawan dari luar daerah dan mancanegara sangat membutuhkan akses komunikasi yang stabil untuk kebutuhan informasi, reservasi, hingga keamanan.
“Kalau tidak ada sinyal, bagaimana wisatawan mau nyaman? Apalagi wisata dari luar negeri. Ini justru bisa jadi penghambat promosi pariwisata kita,” tegasnya.
Selain persoalan jaringan, Husin juga menyinggung keluhan masyarakat soal ketersediaan BBM.
Hingga kini, distribusi BBM ke Pulau Maratua masih tidak menentu dan sangat bergantung pada pengiriman terbatas dari daratan.
Kondisi ini menyebabkan harga BBM tidak stabil dan pasokan untuk kebutuhan harian warga, pelaku UMKM, hingga sektor transportasi laut jadi tidak terjamin.
“Di sana belum ada SPBU. Warga hanya menunggu BBM datang, tapi jadwalnya tidak jelas. Ini berdampak ke nelayan, transportasi, sampai sektor usaha kecil,” jelasnya.
Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dengan Pertamina maupun kementerian terkait untuk membangun SPBU Kompak atau sistem distribusi alternatif yang memungkinkan masyarakat di pulau tetap mendapat suplai energi secara berkala.
Menurutnya, ketersediaan sinyal dan BBM bukan hanya soal kenyamanan, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapat akses informasi dan energi secara merata.
Apalagi, pulau-pulau seperti Maratua memiliki potensi strategis dalam pengembangan ekonomi daerah melalui pariwisata dan perikanan.
“Jangan sampai karena kita fokus ke pembangunan darat, masyarakat di pulau justru tertinggal. Kebutuhan dasar mereka juga harus dipenuhi,” tuturnya.
Husin berharap dalam RPJMD yang tengah dibahas, Pemerintah Provinsi Kaltim benar-benar memasukkan program-program konkrit untuk mengatasi ketimpangan layanan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Termasuk dalam hal digitalisasi desa, penguatan jaringan BTS (Base Transceiver Station), dan distribusi logistik energi.
“Semua daerah harus tumbuh bersama. Jangan sampai pulau-pulau seperti Maratua hanya jadi ikon promosi tapi ditinggalkan dalam pembangunan dasar,” pungkasnya.
