Samarinda, infosatu.co – Anggota DPRD Samarinda dari Fraksi PDI-Perjuangan Iswandi menegaskan bahwa kritik yang disampaikan dalam forum resmi seperti Rapat Paripurna merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif bukan bentuk konfrontasi terhadap eksekutif.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna DPRD Samarinda. Di mana Fraksi PDI-Perjuangan memberikan sejumlah catatan atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Khususnya mengenai kejelasan proyek-proyek multiyears contract (MYC) yang masih menuai pertanyaan, seperti pembangunan Terowongan Samarinda.
“Kita sampaikan kritik ini bukan untuk menyerang, tapi untuk perbaikan dan kemajuan kota. Fungsi pengawasan itu melekat pada kami sebagai anggota legislatif. Kalau tidak kami sampaikan di forum resmi, lalu di mana lagi?” tegas Iswandi pada Rabu, 9 Juli 2025.
Salah satu sorotan utama adalah insiden longsor yang pernah terjadi di area inlet kanan Terowongan Samarinda sisi Jalan Sultan Alimuddin.
Iswandi mendorong agar ada audit menyeluruh terhadap proyek-proyek multiyears agar pelaksanaannya benar-benar akuntabel dan transparan.
Namun, Iswandi menyayangkan cara Wali Kota Samarinda merespons pandangan fraksi.
“Kita dengar sendiri tadi bagaimana tanggapan wali kota terhadap kritik. Padahal ini semata-mata untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyinggung adanya kecenderungan beberapa fraksi lain yang menurutnya bermain aman dalam menyampaikan pandangan akhir.
“Kami memilih tetap menjalankan fungsi kontrol. Bukan soal cari aman atau tidak. Ini soal tanggung jawab moral dan politik,” katanya.
Di sisi lain, Wali Kota Samarinda Andi Harun merespons bahwa seluruh pandangan fraksi, termasuk PDI-Perjuangan merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Ia menganggap masukan legislatif sebagai bahan perbaikan kualitas penyusunan hingga evaluasi program.
“Kami menjawab secara terbuka agar informasi mengenai progres pembangunan, termasuk terowongan, bisa sampai ke semua fraksi. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujar Andi Harun.
Ia juga menekankan, komunikasi antara legislatif dan eksekutif harus bersifat saling menguatkan.
“Bukan dipertentangkan karena justru kritik adalah upaya bersama meningkatkan kualitas pembangunan kota,” pungkasnya.
