Samarinda, infosatu.co – Gubernur Kaltim Isran Noor membeberkan bahwa di tahun 2021, ekspor Kaltim bisa mencapai US$15 miliar hingga US$18 miliar atau setara dengan Rp 250 triliun.
“Ini tidak sedikit, bahkan Kaltim itu bisa memberikan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)nya ke APBN rata-rata Rp 650 triliun bahkan mencapai Rp 1.000 triliun. Namun yang kembali ke Kaltim kurang dari Rp 30 triliun,” ungkap Isran, Kamis (21/10/2021).
Menurut mantan Bupati Kutai Timur itu, Kaltim merupakan provinsi yang mensupport defisit perdagangan nasional.
“Mohon maaf, ada daerah yang ekspornya itu bisa dikatakan sampai sekarang tidak ada. Namun dapat dana bagi hasil (DBH) untuk otonomi khusus sebesar Rp 35 triliun. Sedangkan Kaltim dengan begitu besar kontribusi ekspor yang menahan defisit perdagangan nasional hanya dapat kurang dari Rp 30 triliun,” bebernya.
Hal ini harus diketahui dan dipahami, namun bukan berarti mengetahui hal tersebut lalu merasa tidak puas. Tidak perlu seperti itu kata Isran, tapi ini harus disosialisasikan kepada masyarakat luas, supaya mereka memahaminya.
“Terus terang kita harus mencari strategi, tidak bisa model lama kita terapkan lagi. Sekarang ini mau minta uang banyak tidak bisa,” jelasnya.
Oleh sebab itu lanjut Isran, ketika ada pembahasan awal Rancangan Revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, ia memberikan usulan pada pemerintah pusat.
“Saya sampaikan minimal uang pusat dan daerah itu masing-masing 50 persen, 50 persen untuk daerah dan 50 persen untuk pusat,” terangnya.
Bahkan sebenarnya, 50 persen itu masih belum mencukupi kebutuhan pembangunan di daerah. Isran menerangkan bahwa 80 persen program pembangunan itu ada di daerah.
“Sedangkan di pusat itu hanya mengelola kementerian luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, keuangan dan tambah hutang luar negeri. Sekarang ini, RUU itu dalam pembahasan Komisi XI,”paparnya.
Kalau ingin usulan ini berhasil maka jangan seolah-olah hanya Kaltim yang memperjuangkannya, tidak bisa seperti itu kata pria kelahiran Sangkulirang itu.
“Selama ini dana yang dikelola pusat itu 70 persen sementara daerah hanya 30 persen saja. Maka seluruh provinsi harus memperjuangkannya, bisa dikatakan dari 34 provinsi ada 32 provinsi yang mendukung usulan saya,” ujarnya.
Ini adalah salah satu usulan yang harus diperjuangkan semua provinsi agar dapat terealisasi. Namun jika tidak terealisasi tegas Isran, ia akan menjadikan hal itu sebagai materi kapitalisasi kampanye presiden dan wakil presiden tahun 2024.
“Kalau tidak dipenuhi, saya akan jadikan hal itu sebagai materi kapitalisasi kampanye presiden dan wakil presiden 2024,” tegasnya. (editor: irfan)
