Samarinda, infosatu.co – Dari sekitar 12.500 lulusan SMP setiap tahunnya, hanya separuh yang bisa mengakses bangku SMA negeri di Kota Balikpapan.
Kondisi ini disebut sebagai situasi darurat pendidikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baba.
Wakil rakyat ini juga menyoroti ketimpangan daya tampung di jenjang pendidikan menengah atas di kota penyangga Ibu Kota Nusantara.
“Lulusan SMP itu kurang lebih 12.500 lebih. SMA baru bisa menampung sebanyak 51 persen. Sisanya ke swasta,” ungkap Baba di kantor DPRD Kaltim, Senin, 7 Juli 2025.
Ia menyoroti bahwa sebagian besar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri terpaksa masuk ke sekolah swasta yang biayanya relatif tinggi.
Menurutnya, banyak orang tua mengeluhkan mahalnya biaya masuk sekolah swasta, khususnya karena adanya pungutan uang gedung yang cukup besar.
Untuk mengatasi hal ini, ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka skema subsidi pendidikan melalui BOSDA.
“SMA swasta ada uang gedung. Apa bisa di komparasi melalui BOSDA untuk sekolah swasta? Ada subsidi untuk uang gedung,” ujarnya.
Baba juga menekankan pentingnya pembangunan sekolah baru untuk menampung lonjakan lulusan SMP tiap tahun.
Ia mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim telah secara langsung meminta kepada Pemprov Kaltim agar membangun SMA dan SMK baru di Kota Balikpapan.
“Kami meminta kepada pemerintah provinsi untuk dibangunkan SMA/SMK di Kota Balikpapan,” tegasnya.
Selain upaya jangka pendek, Baba menyebut DPRD Kaltim akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi SMA/SMK di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur guna merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan merata.
Ia berharap pembangunan sekolah baru dapat segera direalisasikan agar siswa dari berbagai latar belakang ekonomi dapat mengakses pendidikan yang layak dan terjangkau, tanpa terbebani oleh biaya atau terbatasnya jumlah sekolah negeri.
