Kukar, infosatu.co – Permintaan terhadap pemerintah pusat untuk mengambil peran lebih aktif dalam penanganan banjir di Kalimantan Timur (Kaltim), kembali disuarakan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
Dalam kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ke Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis 3 Juli 2025, Rudy menyampaikan secara langsung permintaan agar penanganan banjir, khususnya di Samarinda, mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Rudy Mas’ud menilai bahwa banjir di ibu kota provinsi Kalimantan Timur telah menjadi bencana tahunan yang seakan tak berujung.
Setiap kali hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur wilayah itu, air bah langsung menggenangi sejumlah titik di Samarinda.
“Hampir 20 tahun Sungai Mahakam tidak pernah dinormalisasi,” ujarnya di hadapan Menteri Hanif.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama banjir yang melanda Kota Tepian.
Ia menekankan bahwa normalisasi Sungai Mahakam bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari upaya menyelamatkan ribuan jiwa dan aset daerah dari ancaman bencana.
Kekhawatiran Rudy tidak berhenti di wilayah perkotaan. Ia juga menyampaikan bahwa banjir dari daerah hulu Mahakam dapat berdampak luas hingga ke wilayah pesisir sungai di kabupaten-kabupaten sekitar.
“Banjir di hulu bisa dengan cepat menenggelamkan desa-desa pesisir Sungai Mahakam di Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu,” ungkapnya lagi.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, ketinggian muka air (still water level) di Sungai Mahakam kini hanya mencapai sekitar empat meter.
Dengan volume air mencapai 10 juta meter kubik yang tidak bisa tersalur dengan optimal, ia mengingatkan bahwa potensi bencana semakin besar dari waktu ke waktu.
“Jadi, mohon kami bisa difasilitasi Pak Menteri. Dengan kapasitas Pak Menteri, saya haqqul yaqin Pak Menteri bisa memfasilitasi (normalisasi Sungai Mahakam),” pinta Rudy.
Kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum bagi warga setempat untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terkait pelestarian dan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan.
Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Pela, Alimin, mengungkapkan bahwa Danau Semayang, salah satu dari tiga danau besar di kawasan itu, memiliki kapasitas luar biasa dalam menampung luapan air dari hulu Mahakam.
“Jadi, jika air Danau Semayang ini kita lemparkan ke Sungai Mahakam, maka Kota Bangun, Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, bahkan Kantor Gubernur (di Samarinda), hilang (tenggelam),” ujarnya sambil menggambarkan potensi dampak yang sangat besar.
Alimin menyebutkan bahwa kawasan tersebut memiliki tiga danau besar yang menjadi penyangga sistem hidrologi Mahakam.
Yakni Danau Semayang (13.000 hektare), Danau Jempang (15.000 hektare), dan Danau Melintang (11.000 hektare).
Ketiga danau itu berfungsi bukan hanya sebagai kawasan ekosistem penting, tetapi juga sebagai buffer alami terhadap banjir.
“Komitmen kami warga Desa Pela akan terus menjaga danau dan Pesut Mahakam. Karena kalau danau ini habis, maka pesut ini juga akan habis,” tuturnya.
Sementara Desa Pela sendiri telah mendapatkan berbagai pengakuan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Yang terbaru, Alimin bersama desanya menerima penghargaan Kalpataru 2024 sebagai Penyelamat Lingkungan.
Mereka juga telah menetapkan Peraturan Desa tentang larangan praktik penangkapan ikan ilegal sebagai langkah nyata melindungi ekosistem air tawar, termasuk satwa endemik seperti Pesut Mahakam.
“Untuk melindungi Pesut Mahakam, desa kami sekarang juga sudah memiliki Perdes Illegal Fishing,” ucap Alimin.
Di akhir agenda, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Rudy Mas’ud dan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri meninjau langsung kondisi alur Sungai Pela dan muara Danau Semayang.
Mereka juga menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat untuk mendengar langsung aspirasi dan komitmen warga dalam menjaga lingkungan dan ekosistem Sungai Mahakam.
Dengan kondisi geografis yang rentan dan perubahan iklim yang makin ekstrem, pemerintah daerah berharap kerja sama lintas sektor dan dukungan konkret dari pemerintah pusat menjadi jalan keluar dalam mengurangi risiko bencana di Kalimantan Timur. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
