Samarinda, infosatu.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong agar seluruh hasil kerja Panitia Khusus (Pansus), khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD, mendapatkan dukungan penuh dari sisi penganggaran.
Permintaan ini muncul lantaran berbagai usulan hasil pansus yang telah disusun secara intensif dinilai belum sepenuhnya terlaksana akibat terbatasnya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi secara tegas menyampaikan keprihatinannya terhadap kenyataan bahwa banyak program hasil Pansus yang tidak dapat dijalankan secara optimal.
Padahal, menurutnya, pembahasan Renja tersebut telah melalui proses panjang, mulai dari studi banding, diskusi mendalam, hingga penggalian kearifan lokal yang relevan.
“Saya ini anggota Pansus Renja DPRD. Kita sudah menyusun program kerja dengan waktu yang tidak sedikit, mulai dari rapat, studi tiru, hingga diskusi internal. Tapi sayangnya, saya mendengar bahwa pelaksanaannya tidak maksimal karena anggaran yang diberikan sangat terbatas,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut justru akan mencederai semangat dan dedikasi para anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu dan tenaga menyusun rencana kerja jangka panjang.
Menurutnya, sangat penting bagi sekretariat DPRD dan Pemprov Kaltim untuk memberikan atensi yang sama terhadap hasil pansus, agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi landasan kerja nyata.
“Kalau kita sudah bekerja maksimal di dalam pansus, tapi hasilnya tidak ditindaklanjuti secara optimal, ini kontraproduktif. Kita perlu dorong agar sekretariat DPRD mendapat dukungan maksimal, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa hasil Renja pansus juga mengandung sejumlah usulan program strategis yang membawa nilai tambah bagi daerah, termasuk usulan penguatan muatan lokal, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan pelayanan publik di sektor-sektor prioritas.
“Kita ini punya potensi besar untuk menjadikan Kaltim sebagai contoh dalam implementasi program-program kerja legislatif yang terencana dengan baik. Tapi syaratnya ya harus ada political will, terutama dari pemerintah untuk menyokong secara penuh,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, pimpinan DPRD Kaltim mengakui bahwa realisasi anggaran terhadap hasil pansus memang perlu diperkuat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud pun menyatakan bahwa masukan Darlis akan menjadi catatan penting bagi pihaknya, khususnya dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Usulan dari pansus itu sudah kami sampaikan ke OPD terkait, dan kami akan bahas lebih lanjut dalam pertemuan dengan eksekutif. DPRD akan berusaha agar rekomendasi pansus yang penting dan strategis bisa mendapat porsi anggaran yang layak,” ungkapnya.
Ia juga sepakat bahwa perlu ada forum khusus untuk membahas lebih lanjut langkah teknis dan strategi agar hasil renja pansus dapat diintegrasikan dalam prioritas pembangunan daerah, tanpa harus terbentur kendala birokratis atau politis.
Dengan adanya perhatian khusus terhadap hasil kerja pansus, DPRD Kaltim berharap ke depan setiap inisiatif dan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif benar-benar dapat diterjemahkan dalam bentuk program konkret yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
