Jakarta, infosatu.co – Kementerian Hukum (Kemenkum) RI meluncurkan pelatihan paralegal bagi 2.500 anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), sebagai bagian dari strategi memperluas akses bantuan hukum masyarakat di desa dan kelurahan.
Pelatihan ini digarap bersama organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dan difokuskan pada penyediaan jasa hukum berbasis masyarakat.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan kegiatan ini bertujuan mendekatkan layanan hukum ke masyarakat melalui model people-centered justice.
“Hari ini, pemerintah dan NU berkolaborasi untuk melaksanakan pelatihan paralegal yang diikuti 2.500 anggota NU,” ujarnya di Gedung Kemenkum, Jumat, 14 Juni 2025.
Menurutnya, meski sudah ada 777 PBH terakreditasi yang menyediakan layanan hukum gratis, namun jumlah ini masih belum cukup untuk menjangkau seluruh desa dan kelurahan.
Dengan tambahan paralegal dari Muslimat NU, akan terbentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) baru di tingkat lokal.
Paralegal yang lulus nantinya diberi ruang untuk memberikan informasi, konsultasi, advokasi, mediasi, serta merujuk ke advokat atau layanan pro bono PBH ketika dibutuhkan.
Seluruh kegiatan akan tetap berada di bawah supervisi PBH untuk menjaga kualitas pelayanan.
Menteri Supratman juga menekankan pentingnya kehadiran paralegal perempuan, terutama dalam menangani kasus sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta urusan tanah dan wakaf yang membutuhkan pendekatan khusus.
“Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, kasus inses, butuh pendekatan‑pendekatan tertentu,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa Muslimat NU memiliki sumber daya ahli dari kalangan akademisi hukum dan syariah, sehingga pelatihan ini merupakan kolaborasi strategis untuk menumbuhkan keadilan di masyarakat.
Sebelumnya, pada 5 Juni 2025 lalu, Kemenkum telah meluncurkan 5.008 Posbankum, melalui pelatihan Muslimat NU, jumlah Posbankum akan bertambah menjadi 6.802.
Keikutsertaan 2.500 paralegal yang berasal dari Muslimat NU ini juga mencetak rekor MURI sebagai pelatihan legasi perempuan terbesar di bidang paralegal.
Selain pelatihan langsung, pemerintah juga menyediakan dukungan digital melalui Portal Informasi Bantuan Hukum, yang mencakup Ruang Paralegal, SIDBANKUM, dan Peacemaker Justice Award.
Menteri Supratman menutup dengan menegaskan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.
“Saya harapkan kolaborasi dengan Muslimat NU dalam pelatihan paralegal akan mendorong keadilan yang bertumbuh dan hidup di masyarakat,” tutupnya.
