Samarinda, infosatu.co – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan delapan poin pandangan umum dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Kedelapan poin tersebut disampaikan dalam rapat yang digelar pada Senin, 2 Juni 2025, di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS, La Ode Nasir, menanggapi Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029.
Fraksi PKS mengapresiasi penyusunan dokumen RPJMD sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi dalam menunaikan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Dokumen ini diharapkan menjadi instrumen strategis pembangunan lima tahun ke depan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan layanan publik yang adil dan inklusif.
PKS menekankan pentingnya konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah dan nasional, termasuk RPDP Kaltim 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.
Sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar arah pembangunan sejalan menuju visi Indonesia Emas 2045.
“PKS juga meminta pemerintah menyoroti peningkatan SDM. Kami meminta agar program pendidikan, kesehatan, penanggulangan stunting, hingga peningkatan kualitas guru dan tenaga medis diprioritaskan,” katanya.
“Hal ini penting dalam mempersiapkan generasi unggul menghadapi tantangan Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelas La Ode.
Dalam bidang infrastruktur, PKS menuntut perhatian terhadap konektivitas antarwilayah serta pemerataan pelayanan dasar seperti listrik dan air bersih, terutama di wilayah pedalaman dan terpencil.
Pemerintah juga diminta fokus pada kekurangan ruang belajar, fasilitas kesehatan, dan ketersediaan tenaga pendidik serta medis.
“Berkaitan dengan ketahanan ekonomi, PKS juga mendorong pemberdayaan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM melalui alokasi anggaran pelatihan, permodalan, serta digitalisasi,” katanya.
“Penguatan koperasi dan ekonomi syariah juga vital dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah transisi global,” ungkap La Ode.
“Pembangunan di Kaltim juga harus berbasis pada prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan,” katanya.
“Karena itu Pemerintah harus menjadikan isu perubahan iklim, rehabilitasi lingkungan, dan pelestarian keanekaragaman hayati sebagai arus utama dalam setiap program pembangunan,” sambung La Ode.
La Ode juga menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.
Lebih lanjut, PKS juga menekankan agar implementasi RPJMD tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
Evaluasi dan pelaporan berkala harus dilakukan secara terbuka kepada DPRD dan masyarakat guna memastikan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata.
