Samarinda, infosatu.co – Dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Fraksi PDI Perjuangan turut menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2025-2029.
Rapat digelar di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda pada Senin, 2 Juni 2025.
Hartono Basuki, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, memberikan sejumlah catatan penting terkait penyusunan RPJMD tersebut.
Pertama, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya memasukkan indikator strategis.
Seperti ketimpangan antarwilayah, indeks risiko bencana, kesetaraan gender, indeks kesalahan sosial, serta indeks kebahagiaan dalam RPJMD sebagai ukuran kualitas pembangunan sosial, ketangguhan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung pembuatan RPJMD namun mengingatkan perlunya perbaikan metodologi, khususnya dalam analisis kondisi makroekonomi.
“Indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan neraca perdagangan harus diperhatikan secara serius agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ungkap Hartono.
“PDIP juga meminta agar RPJMD memuat program-program yang dapat membuka lapangan pekerjaan, terutama di sektor industri dan pariwisata,” sambungnya.
PDI Perjuangan juga mengapresiasi langkah Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, namun mengusulkan agar proses administrasi pembayaran pajak dibuat lebih mudah tanpa harus membawa identitas asli pemilik kendaraan, memanfaatkan integrasi data kependudukan.
“Kami mendukung secara moral program Gratispol dan Jospol, namun perlunya sinkronisasi anggaran dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim agar program berjalan maksimal,” jelas Hartono.
Ia juga menambahkan perlunya penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan program berobat gratis dan makan bergizi gratis (MBG).
Hal ini karena merupakan program nasional, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan layanan BPJS dan pemerintah kabupaten/kota.
PDIP juga menilai program wifi gratis di desa merupakan inisiatif yang sangat baik, namun kualitas dan jangkauan internet di wilayah Kaltim juga perlu ditingkatkan, terutama di area yang saat ini belum memadai.
Menyambung program Jospol, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa kesuksesan program ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan.
Evaluasi kebijakan juga dianggap penting agar tetap relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar pembahasan Ranperda RPJMD 2025-2029 dapat dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami berbagai aspek demi percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
